Fokus Soroti Radikalisme, Menag Memperketat Penerimaan ASN Kemenag
Merdeka.com - Kementerian Agama (Kemenag) memperketat seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk menjadi pegawai. Seleksi diperketat terkhusus mencegah paham radikal masuk lingkungan Kemenag.
"Pelaksanaan seleksi CPNS yang sedang berlangsung ini agar dibuat lebih ketat dan tidak menerima peserta-peserta yang terindikasi memiliki paham keagamaan tertentu," kata Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (8/9).
Menurut Fachrul Razi, pihak Kemenag akan menyeleksi ketat proses wawancara soal pemahaman keagamaan dan wawasan kebangsaan agar tak ada satu pun ASN di lingkungan Kemenag memiliki benih pemahaman radikal.
Sebagai informasi, saat ini Kemenag tengah mengadakan tahapan kedua dalam penerimaan CPNS 2019, yakni Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB. Pada tahun ini diproyeksikan Kemenag akan memperoleh tambahan ASN sebanyak 5.815 orang.
"Walaupun angka tersebut masih jauh lebih kecil dari kebutuhan real pegawai dalam perencanaan 5 tahun yang telah disusun oleh seluruh Satker Pusat dan Daerah, namun InsyaAllah kekurangan-kekurangan tersebut dapat diisi melalui proses pengadaan pegawai di tahun-tahun yang akan datang," pungkas dia.
Dikritisi DPR
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad mengritisi pernyataan Menag yang dinilai cenderung menyoroti radikalisme dalam penerimaan ASN di lingkungan Kemenag. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan mengapa hanya radikal saja tapi narkoba tak dicantumkan menjadi hal yang dilarang.
"Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara gak dimasukkan di sini? Narkoba Pak, kenapa radikal Bapak usut di sini?" tanyanya.
Menurut Achmad ancaman narkoba saat ini begitu luar biasa. Efeknya bahkan menurut Achmad dapat menghancurkan generasi bangsa. Namun Menag malah cenderung mengacukan hal itu.
"Berarti Bapak kalau orang narkoba bisa masuk ini iya kan? Karena tak disebutkan, radikal yang disebutkan," tegas dia.
Achmad pun meminta Menag supaya jangan menjadikan radikalisme isu mainan yang sedikit-sedikit bicara mengenai radikal.
"Janganlah terlalu radikalisme menghantui kita, jangan itu Pak," pintanya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaGencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan
Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban
Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Kasal M. Ali ke Ratusan Perwira TNI Nakes usai 7 Bulan Digembleng di Lembah Tidar
Sebanyak 134 prajurit jalani pelatihan selama 7 bulan
Baca SelengkapnyaMengenal Bahrum Rangkuti, Sosok Pengarang yang Berkecimpung di Dunia Agama Islam
Lahir dari keluarga yang taat agama, ia menjadi sosok pengarang yang juga terjun dalam dunia keagamaan.
Baca SelengkapnyaPerempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan
Musdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.
Baca SelengkapnyaPengeroyok Aktivis KAMMI Anggota TNI AU, Kasus Ditangani Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma
Peristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya