Fokus pembangunan infrastruktur, usulan pemekaran 314 wilayah ditunda
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini ada 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten yang masuk ke Kemendagri. Dari jumlah tersebut hingga saat ini belum ada satupun yang disetujui pemekarannya oleh Presiden Jokowi.
Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak keberatan dengan adanya pemekaran daerah. Tetapi, kata Mendagri, Presiden Jokowi meminta agar untuk sementara waktu pemekaran ditunda dulu karena sedang fokus pada program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial.
"Pemekaran itu hak konstitusional daerah. Arahan Presiden, sepanjang pemekaran bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, oke. Tapi dengan program infrastruktur, ekonomi dan sosial yang sedang dikerjakan Presiden, pemekaran ditunda dulu," ujar Mendagri usai membuka acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta, Selasa (13/3).
Tjahjo menjabarkan bahwa dibutuhkan biaya yang tak sedikit untuk melakukan pemekaran satu daerah. Satu daerah, bisa menghabiskan anggaran lebih dari Rp 100 miliar per tahunnya untuk bisa memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari 314 usulan pemekaran di antaranya pembentukan Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, Provinsi Nias dan Provinsi Tapanuli Selatan.
Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kata Tjahjo, belum ada satupun usulan pemekaran daerah yang disetujui. Kemungkinan hingga akhir 2019 tidak akan ada pemekaran daerah.
"Saya sudah beri penjelasan ke DPD dan DPR alasan penundaan pemekaran ini. Intinya kita tidak melarang hak konstitusional daerah. Tapi kasih kesempatan kepada Presiden selama lima tahun ini agar fokus pada pembangunan infrastruktur," pungkas Tjahjo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN
Kunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaIni Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Pembangunan Jalan Daerah Senilai Rp868 Miliar di Sumatera Utara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3).
Baca Selengkapnya