Merdeka.com - Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra Apung Widadi menduga ada persekongkolan DPR dengan pengusaha soal ide polisi parlemen. Bahkan, menurut simulasi yang dibuat Fitra, anggaran tenaga keamanan khusus itu mencapai ratusan miliaran rupiah.

"Disinyalir, dalam proses perencanaan ini ada kongkalikong DPR dengan pengusaha pengadaan barang masing-masing item. Potensi mark up diduga akan tetap dilakukan. Simulasi anggaran polisi parlemen oleh Fitra diperkirakan mencapai lebih dari Rp 807,444 miliar, di luar gaji," kata Apung dalam pers rilisnya, Rabu (15/4).

Menurutnya, wacana polisi parlemen hanya pemborosan saja. Pasalnya, pengamanan dalam yang selma ini menjadi tenaga keamanan di DPR sudah maksimal bekerja.

"Potensi pemborosan anggaran tinggi, karena dalam anggaran Setjen 2015, biaya pengamanan parlemen (pamdal) senilai Rp 18,3 miliar dan sudah cukup baik kinerja pengamanan, tidak pernah ada teror bom atau teroris yang membahayakan anggota DPR. Sehingga kalau ditambah dengan polisi parlemen tentunya akan membengkak dalam hal Gaji, per bulan Rp 5 juta x 1500 personel x 12 bulan= Rp 90 miliar," terang dia.

Lanjut dia, ada potensi dobel gaji yang bakal diterima personel polisi parlemen dari satuan asalnya. Masyarakat juga tidak nyaman bertemu wakilnya jika dijaga ketat oleh polisi khusus.

"Potensi dobel anggaran tinggi, karena jika tetap digaji Oleh lembaga asal yaitu Polri maka akan mendapatkan gaji 2 kali lipat dari DPR juga. Dengan peralatan pengamanan seperti pistol laras panjang, water canon, kawat, dan senjata militer lainnya maka DPR akan semakin jauh dari rakyatnya dan memutus ruang aspirasi masyarakat," pungkas dia.