Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut penetapan tersangka pimpinan KPK karena lembaga antirasuah tersebut ingin membongkar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Diduga kasus yang merugikan uang negara sekitar Rp 89,87 triliun itu melibatkan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

"Ya kalo kita bilang potensi ke arah kriminalisasi ada," kata Sekretariat Nasional Fitra, Yenny Sucipto di Kantor Seknas Fitra Jalan Mampang Prapatan IV Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Minggu (1/3).

Menurut Yenny kesan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) terlihat setelah dua pimpinannya yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang kompak mengatakan akan membongkar kasus tersebut seperti kasus Bank Century.

Saat masih menjabat pimpinan KPK atau sebelum kasus hukum yang menjeratnya, keduanya tegas menyatakan akan membongkar kasus BLBI tersebut dan akan memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kenapa cukup kuat? Kita lihat upaya-upaya yang dilakukan KPK sebelum kasus BLBI yang masuk ke KPK dan Kejaksaan terhenti di masa Megawati berlanjut 10 tahun di Pemerintahan SBY. Setelah KPK menyatakan akan menyelidiki kasus itu tiba-tiba muncul upaya kriminalisasi terhadap KPK. Bahkan potensi menghilangkan kasus tersebut cukup kuat," katanya.

Yenni mengatakan potensi kriminalisasi terhadap KPK bukan hanya terlihat perorangan bahkan bisa disebut sampai kelembagaan. Hal ini karena penunjukan tiga Plt Pimpinan KPK saat ini diragukan kapabilitasnya dalam membongkar kasus BLBI terlebih pernyataan ketiganya usai dilantik oleh presiden di Istana beberapa waktu lalu.

"Memang banyak kritikan nama-nama Plt KPK yang dianggap cukup krusial. Jokowi di sini seharusnya cukup cerdas memilih orang yang kredibel. Seharusnya Jokowi bisa merespon itu. Jokowi tidak bisa memenuhi kepercayaan publik. Plt cukup diuji dalam kasus BLBI dan Century. Dengan melihat hal itu cukup kuat indikasi pelemahan KPK dalam pelembagaan dalam menangani kasus BLBI dan Century," pungkasnya.