Fitra: Kementerian/lembaga rugikan negara belasan triliun
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merangkum ada 10 kementerian/lembaga di bawah pemerintahan Presiden SBY telah merugikan negara belasan triliun dalam penggunaan anggaran tahun 2008-2010. Sejumlah kementerian/lembaga itu berpotensi melakukan korupsi.
"Pertama, Kejaksaan Republik Indonesia dengan potensi kerugian negara hingga Rp 5,4 triliun," ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi kepada merdeka.com di restoran kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (15/7).
Menurut Ucok, analisis terhadap 10 kementerian/lembaga tersebut didapatkan pihaknya dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fitra melakukan investigasi terhadap informasi yang tidak bisa diakses publik tersebut.
"Dari analisa BPK terhadap 83 K/L selama 2008-2010, menunjukkan potensi kerugian negara senilai Rp 16,4 triliun dengan 5.870 kasus," katanya.
Ucok mengatakan, Kementerian Agama yang belakangan sedang disorot masyarakat terkait dugaan korupsi Alquran berada di urutan ke delapan dalam periode tersebut.
"Kita lihat saja nanti hasil audit BPK terhadap Kemenag soal itu," ujar dia.
Berikut 10 kementerian yang menurut Fitra paling merugikan anggaran negara tahun 2008-2010:
1. Kejaksaan Republik Indonesia dengan kerugian negara Rp 5,4 triliun.
2. Kementerian Keuangan dengan kerugian negara Rp 5,3 triliun.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kerugian negara Rp 3,3 triliun.
4. Kementerian Kesehatan dengan kerugian negara Rp 332 miliar.
5. Kementerian ESDM dengan kerugian negara Rp 319 miliar.
6. Kementerian Kehutanan dengan kerugian negara Rp 163 miliar.
7. Kementerian Sosial dengan kerugian negara Rp 157 miliar.
8. Kementerian Agama dengan kerugian negara Rp 119 miliar.
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kerugian negara Rp 115 miliar.
10. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kerugian negara Rp 102 miliar.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keppres pemberhentian Firli belum dapat diproses Kementerian Sekretariat Negara.
Baca SelengkapnyaASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaLima fakta Masjid Istiqlal yang tidak banyak orang tahu
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaSGIE adalah sebuah laporan yang mana dalam laporan tersebut menampilkan peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah.
Baca SelengkapnyaDiketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
Baca Selengkapnya