Firli Jamin Penanganan Kasus Korupsi di KPK Tak Terhambat Kendati Bekerja dari Rumah

Selasa, 15 September 2020 12:52 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Firli Jamin Penanganan Kasus Korupsi di KPK Tak Terhambat Kendati Bekerja dari Rumah Firli Bahuri. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) setelah kebijakan PSBB diberlakukan Pemrov DKI pada Senin (14/9) kemarin. Ketua KPK, Firli Bahuri menjamin, meski jam kerja berkurang, kasus korupsi yang diusut KPK tetap berjalan.

Adapun, kata Firli, jam kerja KPK dibagi menjadi dua, Work From Office (WFO) sebanyak 25 persen dan WFH 75 persen. WFH dan WFO diatur oleh Kasatker, Direktorat, Biro, Kabag dan Kepala unit kerja di KPK. Sementara, pejabat struktural eselon 1 dan 2 tetap bekerja dari kantor atau WFO.

"Meski jam kerja berkurang, tugas dan kewajiban kami sesuai amanat undang-undang sebagai pemberantas korupsi yang sudah berurat akar di republik ini, tetap berjalan dan tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini (Covid-19)," kata Firli, Selasa (15/9).

Terlebih, kata dia, penanganan perkara yang tengah diusut KPK memiliki batas waktu untuk segera diselesaikan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana KUHAP adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum pidana di Indonesia.

Dia menuturkan, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 24, 25 dan 29, Undang-Undang KUHP, KPK memiliki waktu 120 hari untuk menahan dan memeriksa tersangka guna kepentingan kelengkapan kasus, sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

"Melihat kondisi itulah, Kami pimpinan dan sejumlah pegawai khususnya dari Kedeputian Penindakan, akan tetap bekerja di kantor karena ada sejumlah pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah," tandasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini