Merdeka.com - Banyak orang ingin menjadi pejabat negara. Tidak hanya saat menjabat, setelah pensiun pun juga mendapat perhatian dari pemerintah. Terutama uang pensiun.

Para mantan pejabat tinggi ini akan mendapat dana pensiun seumur hidupnya. Berikut ulasannya:

Mantan Presiden Dapat Rumah

Setelah selesai masa jabatan selama lima tahun, presiden Indonesia tetap mendapat hak istimewa dari negara. Presiden diberikan fasilitas cukup lengkap.

Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, fasilitas yang diperoleh mantan presiden di antaranya rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Selain itu, disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Pensiunan Wapres Juga Dapat Hak Sama

Hak pensiunan wakil presiden sama dengan presiden. Di mana hak yang didapatkan wapres setelah selesai masa jabatan di antaranya diatur dalam pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, yakni tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon. Selain itu, seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarga.

Mantan Menteri Hanya Dapat Dana Pensiunan

Pejabat negara sekelas menteri diberikan hak pensiun setelah tak lagi menjabat. Namun hak pensiun yang didapat mantan menteri hanya dana pensiun.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Hal itu tertuang di Bab V tentang pensiunan. Dalam Pasal 10 disebutkan mantan menteri negara yang berhenti dengan terhormat berhak memperoleh pensiun. Adapun dana pensiun yang diterima minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun atau gaji terakhir yang diterima saat menjabat.

Pensiunan Anggota DPR

Sama seperti pejabat yang dijelaskan tadi, anggota DPR yang tak lagi menjabat pun diberikan hak pensiunan. Hak yang diterima mantan anggota DPR cukup banyak di antaranya, uang pensiun 6-75 persen dari gaji pokok.

Dana pensiun bagi anggota Dewan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.