Merdeka.com - Dalam sebuah wawancaranya dengan Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mulai berani angkat suara soal klaim China atas Laut China Selatan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta China untuk berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.

Sikap keras yang ditunjukkan Jokowi ini bukan tanpa alasan, Indonesia bakal menjadi salah satu negara yang dirugikan akibat aksi sepihak China yang menggambar sembilan titik wilayah baru hingga memasuki perbatasan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika itu terjadi, maka China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," tegas Jokowi, Senin (23/3) lalu.

Langkah agresif yang diambil China ini membuat Indonesia cukup was-was. Apalagi, perairan Natuna sebagian kecil di antaranya masuk dalam zona yang diklaim.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat. Hal itu diungkap analis politik Victor Robert Lee, di mana Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Victor mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

Lantas, apa tindakan TNI menghadapi klaim China tersebut?