Merdeka.com - Pemerintah menyampaikan secara resmi status hukum organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, secara de jure sejak 20 Juni 2019, FPI bukan lagi sebuah ormas.

Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU11 Tahun 2013.

"Tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak memiliki legal standing sebagai ormas atau organisasi biasa," kata Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Rabu (30/12).

Mahfud menambahkan, dengan penyampaian ini, diharapkan aparat hingga pemerintah daerah menolak setiap kegiatan mengatasnamakan FPI. Imbauan ini berlaku mulai hari ini.

Berikut fakta-fakta di balik langkah pemerintah menghentikan segala kegiatan FPI.

UU dan SKB Menteri

Sejumlah alasan dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan ormas FPI. Salah satunya mengacu pada UU dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU11 Tahun 2013.

Pertimbangan lainnya, mengacu pada surat keputusan bersama sejumlah menteri. Yakni Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

FPI Masih Lakukan Tindak Pidana

Meski sudah bubar sebagai ormas, FPI dinilai masih melakukan tindakan yang melanggar ketertiban dan keamanan.

Hal itu juga masuk dalam enam poin pertimbangan surat keputusan bersama menteri membubarkan FPI.

Dijelaskan dalam poin keenam, anggota dan pengurus FPI kerap melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

Anggota FPI Terlibat Teroris

Fakta lain diungkap pemerintah soal keberadaan FPI. Yakni, sejumlah anggotanya terlibat tindak pidana terorisme.

Hal itu juga dijelaskan dalam enam poin surat keputusan bersama menteri. Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 20 di antaranya telah dijatuhi pidana. Serta, 206 orang anggota dan atau pengurus FPI terlibat berbagai tindak pidana umum yang 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.

Tidak hanya berkaitan dengan terorisme, anggota FPI juga disebut melakukan tindak pidana umum lainnya.

Larangan Penggunaan Simbol FPI

Dengan keputusan itu, pemerintah melarang adanya simbol-simbol berkaitan dengan FPI.

"Perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ka BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI," tegas Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.

Mahfud juga menginstruksikan kepada kepada aparat pemerintah dan penegak hukum, jika ada organisasi mengatasnamakan FPI maka harus ditolak. Alasannya, tidak ada kekuatan hukum sebagai ormas.

"Itu dianggap tidak ada harus ditolak, terhitung hari ini," kata Mahfud.