Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta pemerintah melakukan investigasi terkait institusi yang memesan 5000 senjata api secara ilegal. Dia menilai pemerintah seharusnya tidak cepat memberikan bantahan sebelum investigasi dilakukan.

"Saya kira jangan terlalu cepat dibantah tetapi lakukan investigasi dulu klarifikasi yang serius baru setelah itu ada pandangan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Isu soal adanya institusi pemesan ribuan senjata api ilegal pertama kali disampaikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Fahri melihat, pernyataan Gatot itu sebagai kritik dan peringatan terhadap pemerintah terutama soal metode belanja Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).

Sebab, pengadaan alutsista rentan terjadi penyimpangan yang bisa merugikan negara. Oleh karena itu, keterangan Gatot dianggap sebagai koreksi terhadap kebijakan pemerintah agar penyimpangan pengadaan alutsista tidak terjadi di masa yang akan datang.

"Ini juga harus di-stop mungkin saya malah juga membayangkan ini mungkin kritik kepada metode belanja alutsista kita yang harus betul hati-hati. Sebab bisa juga di situ terjadi penyimpangan dan kebocoran yang merugikan kita semua," ujar Fahri.

Peringatan lain yang ingin disampaikan Gatot yakni pemerintah mewaspadai meningkatnya bisnis persenjataan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk membeli senjata.

"Artinya ada pasar swasta dari persenjataan itu ya Perbakin dan lain-lain itu kan anggotanya juga banyak," tandasnya.

Selain itu, kata Fahri, pernyataan Gatot juga seolah memberikan peringatan kepada pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh garis pantai di Indonesia.

"Garis pantai kita ini besar sekali, karena itu perlu ada kewaspadaan tingkat tinggi untuk mengkhawatirkan lah, kemungkinan-kemungkinan adanya gerakan-gerakan kelompok yang bermain-main itu satu," ucapnya.

Fahri menolak anggapan bahwa Gatot telah berpolitik atas keterangannya itu. Dia menerangkan, Gatot telah lama berkeliling kampus untuk menyampaikan soal munculnya peperangan dengan menggunakan pihak ketiga lewat cara adu domba.

"Jangan lupa Pak Gatot itu sudah lama ya punya pembahasan tentang proxy war dan sebagainya dia keliling ke kampus diundang untuk berbicara saya membayangkan itu sudah menjadi narasi di dalam pemerintahan juga bawa adu domba terhadap negara kita ini adalah sesuatu yang serius," bebernya.

"Dan saya bisa menyebutkan juga lembaga yang dipakai adu domba sekarang ini. Saya bisa menyebut tapi saya belum saatnya menyebut tapi bahwa upaya adu domba itu ada jadi warning panglima beberapa kali saya kira tepat," sambung Fahri.

Termasuk, lanjut Fahri, isu-isu soal ancaman ideologi lain seperti komunisme dan liberalisme yang berpotensi mengancam ideologi Pancasila. Pemerintah harus bisa mencegah isu munculnya PKI dan komunisme.

"Sebab enggak boleh ada coba-coba di dalam pemerintahan memberikan ruang kepada PKI dan komunisme itu telah itu karena ketetapan MPR dan kesepakatan nasional tapi kalau ada yang mau mengurainya pelan-pelan lagi-lagi itu harus disepakati menjadi bagian dari keputusan pemerintah," tukasnya.