Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyebut proses penegakan hukum kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berjalan lamban. Dia menilai hal itu sebagai suatu anomali dan bentuk kekacauan penegakan hukum di tanah air.

"Pimpinan KPK yang kemarin, ada yang di-stabilo merah akan ditangkap, tetapi setelah hampir setahun tidak jelas proses hukumnya. Lembaga hukum seperti anomali dalam penetapan tersangka itu, sekarang mana buktinya. Sekarang pimpinan dan penyidik KPK yang menjadi tersangka tak lebih seperti suatu drama yang membuktikan adanya kekacauan dalam hukum," kata Fahri Hamzah ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/6).

Menurut politikus PKS ini, proses penegakan hukum oleh KPK kian bermasalah dengan gugurnya status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan setelah dikabulkannya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ia mengindikasikan ada kekuatan besar yang bermain dalam hukum sehingga pemerintah tak dapat bersikap tegas.

"Saya lihat ada blok di luar hukum dan pemerintah yang melakukan intervensi setiap hari. Ada proses hukum dan pengadilan di luar hukum yang menekan sehingga hukum menjadi sesuatu yang tidak pasti. Masa, begitu jadi tersangka di praperadilan, presiden mundur, lembaga eksekutif dan yudikatif nggak berani pegang bara api," jelas Fahri.

Fahri menyatakan lemahnya penegakan hukum lantaran pemerintah hanya melakukan pencitraan saja di depan rakyat. Baginya, gugurnya status tersangka Budi Gunawan sudah di luar mekanisme hukum.

"Jangan cuma melakukan pencitraan saja, ada yang harus dipikirkan secara serius. Apa yang yang terjadi sekarang seperti sesuatu yang tak dapat dipegang. Status tersangka yang seolah-olah gugur begitu saja, seperti tindakan di luar mekanisme," pungkasnya.