Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon sebut kepercayaan publik ke KPK tinggi dibandingkan Polri

Fadli Zon sebut kepercayaan publik ke KPK tinggi dibandingkan Polri Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Komisi III DPR mengusulkan agar Polri membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi untuk bisa berperan dalam memberantas korupsi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masyarakat masih banyak berharap kepada KPK sebagai institusi yang mampu berperang dengan korupsi.

"Menurut saya tetap kita dan masyarakat berharap pada KPK. Sebagai yang paling depan dalam upaya memberantas korupsi tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi itu adalah kepada KPK," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Lebih lanjut, Fadli mengakui bila kepercayaan masyarakat kepada Polri cenderung masih minim. Sebab, Polri dianggap belum bisa bertindak adil dalam menangani kasus-kasus tertentu.

"Dan apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan-persoalan di Kepolisian itu dianggap kurang bisa bertindak adil terhadap kasus-kasus yang lain," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Polri bersama Kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk berkontribusi memberantas narkoba. Sayangnya, kinerja Polri dalam menangani tindak pidana korupsi dinilai tidak efektif sehingga dibentuk lah KPK.

"Bukan kemudian seolah-olah semuanya itu diambil oleh KPK. Tetapi karena justru tidak berjalan di Kepolisian dan Kejaksaan itu dibentuk KPK sebagai lembaga yang bisa lebih independen memberantas korupsi," tegasnya.

Apabila usulan tersebut disetujui, Fadli berharap Polri dan KPK tidak saling berebut dalam menjalankan tugasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan agar KPK dan Polri tidak menjadikan hukum sebagai alat politik dalam mengusut kasus korupsi.

"Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih, ini seringkali terjadi. Kritik ini yang perlu disampaikan kepada institusi penegakan hukum. Hukum sering jadi alat politik pada akhirnya," pungkasnya.

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya