Fadli Zon sebut kepercayaan publik ke KPK tinggi dibandingkan Polri
Merdeka.com - Komisi III DPR mengusulkan agar Polri membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi untuk bisa berperan dalam memberantas korupsi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masyarakat masih banyak berharap kepada KPK sebagai institusi yang mampu berperang dengan korupsi.
"Menurut saya tetap kita dan masyarakat berharap pada KPK. Sebagai yang paling depan dalam upaya memberantas korupsi tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi itu adalah kepada KPK," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Lebih lanjut, Fadli mengakui bila kepercayaan masyarakat kepada Polri cenderung masih minim. Sebab, Polri dianggap belum bisa bertindak adil dalam menangani kasus-kasus tertentu.
"Dan apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan-persoalan di Kepolisian itu dianggap kurang bisa bertindak adil terhadap kasus-kasus yang lain," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Polri bersama Kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk berkontribusi memberantas narkoba. Sayangnya, kinerja Polri dalam menangani tindak pidana korupsi dinilai tidak efektif sehingga dibentuk lah KPK.
"Bukan kemudian seolah-olah semuanya itu diambil oleh KPK. Tetapi karena justru tidak berjalan di Kepolisian dan Kejaksaan itu dibentuk KPK sebagai lembaga yang bisa lebih independen memberantas korupsi," tegasnya.
Apabila usulan tersebut disetujui, Fadli berharap Polri dan KPK tidak saling berebut dalam menjalankan tugasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan agar KPK dan Polri tidak menjadikan hukum sebagai alat politik dalam mengusut kasus korupsi.
"Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih, ini seringkali terjadi. Kritik ini yang perlu disampaikan kepada institusi penegakan hukum. Hukum sering jadi alat politik pada akhirnya," pungkasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara
Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya