Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir harus di dalami. Menurut dia, jika ada pelanggaran hukum maka harus diproses secara tuntas.

"Karena itu apa yang terjadi dengan percakapan ini ya harus didalami. Kalau terjadi pelanggaran hukum ya harus diusut," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Fadli menjelaskan, saat ini wajar jika Rini berkoordinasi dengan Dirut BUMN. Namun, kata dia, tetap saja isi percakapan itu harus ditindaklanjuti.

"Saya kira kalau gitu wajar kalau memang harus koordinasi. Tapi kemudian apa isinya terkait dengan saham kah, dulu di masa lalu soal ada usulan pembagian saham Freeport ramai gitu. Dianggap Papa Minta Saham," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga melihat perlu ada pemanggilan pada Rini untuk sekedar meminta klarifikasi. Tetapi hal itu masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

"Seharusnya perlu karena ini kan terkait langsung dan tidak bisa diwakilkan tinggal nanti kita berbicara dengan rekan rekan fraksi. Cuman ini kan di masa reses. Jadi nanti kita akan bicarakan gitu," ungkapnya.

"Tapi ada aspirasi yang menyampaikan bahwa ini perlu dan ini perlu untuk didalami dan diklarifikasi sejauh mana governance dalam pengelolaan BUMN. Karena seharusnya BUMN itu pertama prinsipnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Jadi enggak boleh rugi," ujarnya.

Dia menambahkan, BUMN juga harus transparan. Karena selama ini, bagi Fadli, BUMN kerap menjadi tempat orang-orang yang berjasa dalam pemenangan Pilpres.

"Selama ini kesannya BUMN seperti sapi perahan saja dan diisi oleh orang-orang yang dianggap berjasa pada pememangan Presiden. Jadi saya kira ini harus dihentikanlah cara-cara seperti ini," tandasnya.