Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara terbuka atas kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini disarankan untuk membuktikan hasil gelar perkara mana yang paling benar antara keduanya.

"Menurut saya, gelar perkara saja di publik, siapa yang benar siapa yang salah. Menurut saya, ini perlu supaya ada kejelasan, kalau tidak, bubarkan saja BPK itu," ujar Fadli dalam diskusi SindoTrijaya dengan topik 'Mencari Sumber yang Waras' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini geram setelah KPK menyimpulkan bahwa pengadaan lahan RS Sumber Waras tidak ada indikasi korupsi. Padahal BPK telah menyerahkan hasil audit yang menyatakan pengadaan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta itu merugikan keuangan negara mencapai Rp 191 miliar.

Menurut Fadli, KPK mestinya memperhatikan hasil audit tersebut dikarenakan BPK merupakan lembaga yang diamanatkan negara untuk mengaudit keuangan negara. Dengan munculnya kesimpulan berbeda, maka diperlukan transparansi dari kedua belah pihak.

"Harus ada pertemuan, kalau perlu terbuka di masyarakat, gelar perkara saja di publik. Ada audit forensik, dana Rp 755 miliar itu mengalir ke mana, ke yayasan kah, ke orang kah, apalagi dibayarkan tgl 31 Desember," tandas Fadli.