Fadli Zon Kritik Anggaran Bencana Era Pemerintahan Jokowi Terus Dipangkas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi cara pemerintah menanggapi bencana yang terjadi di Tanah Air. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi tidak profesional dalam menanggulangi potensi bencana.
"Soal bencana di era pemerintahan @jokowi ini saya lihat dari proses penanganan bencana sangat tidak profesional. Misalnya buruknya early warning system. Kita lihat di beberapa kasus bencana tidak ada komitmen dari pemerintah dalam proses penanganan bencana," kata Fadli lewat akun Twitter resminya @Fadlizon yang dikutip merdeka.com, Kamis (3/1).
Evaluasi pertama yang disoroti Fadli adalah masalah anggaran lembaga penanganan dan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya anggaran kedua lembaga itu masih kurang dari kebutuhan aslinya.
Bahkan, lanjut Fadli, anggaran BNPB sejak tahun 2016 tidak pernah naik justru kian berkurang setiap tahunnya.
Terus merosotnya anggaran, katanya, semakin membuat pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi bencana yang ada di Indonesia. Minimnya anggaran lembaga tersebut menandakan pemerintah gagal membaca zonasi Indonesia.
"Saya simpulkan, anggaran tersebut tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire. Minimnya anggaran bencana menandakan pemerintah gagal membaca Indonesia," ujarnya.
Evaluasi kedua dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini adalah perlunya pembenahan koordinasi antara BNPB dan BMKG. Dia menyarankan adanya kementerian khusus bencana.
"Membenahi BNPB & BMKG, bahkan Membentuk Kementerian Khusus Bencana. Di tengah situasi krisis, pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai pusat koordinasi," ucapnya.
Fadli juga merasa heran selama ini pemerintah selalu membanggakan prestasi dalam bidang pembangunan infrastruktur. Terutama isu prestasi pembangunan jalan tol.
"Jalan tol itu sebagian infrastruktur swasta, bukan infrastruktur publik, bagaimana ceritanya pembangunan jalan tol diklaim sebagai prestasi pembangunan?" kritik Fadli Zon.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya