Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bondjol, Jakarta Pusat, untuk memantau secara langsung penggunaan segala perangkat dan server yang dilakukan KPU dalam proses penghitungan suara.

Politisi Gerindra itu menjelaskan, kunjungan ini harus dilakukan guna menindaklanjuti banyaknya kesalahan input data formulir C1 ke dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang dipublikasikan di website resmi KPU.

"Ini sudah jadi perbincangan di kalangan masyarakat banyaknya salah input yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Kemudian bagaimana mekanisme C1 dan berita acara itu disampaikan dari mana IP address-nya, siapa orang-orang yang melakukan input, dimana dia melakukan input, supaya kita tahu siapa yang berbuat kesalahan," ujar Fadli, Jumat (3/5).

Tindakannya memantau langsung server, dan segala perangkat yang digunakan KPU adalah hal lumrah dalam posisinya sebagai pihak legislatif dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, ia juga merasa polemik situng KPU menjadi sorotan publik lantaran banyaknya kesalahan input data yang terus berulang dengan jumlah besar.

Jika dalam pemantauannya ditemukan indikasi kecurangan, Fadli menegaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah. Disinggung langkah apa yang akan diambil, ia enggan membeberkan, dengan dalih ingin menanyakan langsung ke komisioner.

"Ada kesalahan-kesalahan nyata kok bisa. Kalau misalnya di TPS ada 300 atau 400 orang diinput 1.000 itu pasti mental, tapi ini kok tidak, ada apa ini," ujarnya.

Sementara itu secara tegas, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting menolak jika ada usulan penghentian sementara sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU dihentikan karena dugaan adanya kecurangan. Evi mengingatkan fungsi Situng dalam proses rekapitulasi suara sebagai bentuk transparansi KPU.

Jika terdapat perbedaan data dari formulir C1 dengan data Situng yang ditampilkan dalam laman KPU.go.id, perbaikan data disampaikan dalam rapat pleno secara berjenjang.

"Jadi silakan dikoreksi, disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi. Kemudian kalau masih ada lagi kesalahan, bisa dikoreksi pada tingkat kabupaten/kota dan seterusnya, jadi tidak ada persoalan untuk penghitungan suara maupun rekapitulasi," ujar Evi saat mengunjungi salah satu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia, di Tangerang Selatan.