Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kondisi pasca-COVID-19 akan mendorong data semakin tersinkronisasi dan transparan.

"Tentu dengan kondisi pasca-COVID-19 juga mau tidak mau data akan semakin transparan. Kita sekarang mau masuk ke mal saja sudah mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dengan demikian sinkronisasi data akan terjadi, suka tidak suka," ujar Erick Thohir dalam seminar daring yang digelar KPK di Jakarta, Selasa (7/9).

Menurut dia, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data pajak, akan terjadi sinkronisasi juga yang akan mendorong transparansi di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Kuncinya memang keterbukaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Memang kompleksitasnya di BUMN ada, saya jujur. Seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, ada beberapa BUMN yang memang tadi belum melaporkan LHKPN," kata Erick Thohir.

Terkait laporan dari KPK adanya BUMN yang belum melaporkan LHKPN, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memanggil Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk memastikan data yang dimiliki Kementerian BUMN dengan KPK sama.

Hal ini dikarenakan ada beberapa BUMN yang sekarang sedang menjalani proses merger. Selain itu ada juga BUMN di bawah klaster PPA-Danareksa di mana sebanyak 7-8 BUMN akan ditutup karena sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008.

"Nanti datanya kami sinkronisasikan supaya kita tidak membuang waktu, juga dengan data-data yang memang tidak diperlukan atau memang BUMN-nya sendiri sudah tutup. Hal-hal seperti ini yang kita coba lakukan. Dan saya rasa kompleksitas dan keraguan pasti di awal-awalnya ada, tetapi tentu kalau tadi disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan secara transparan, maka jangan takut karena yang namanya penambahan atau pengurangan merupakan suatu hal yang wajar," ujar Erick Thohir.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian penting bagaimana BUMN juga bisa mendukung program satu data keterbukaan secara bertahap. Walaupun menurutnya kalau bisa dipercepat bagus, mengingat COVID-19 mempercepat terjadinya digitalisasi dan transparansi.