Merdeka.com - Laporan keuangan Pemprov Jateng mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut. Namun Ganjar justru lebih berbangga pada peningkatan WTP kabupaten kota.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2015 menyatakan 21 pemerintah daerah di Jateng mendapat WTP. Ini sebuah catatan impresif karena tahun sebelumnya hanya 12 pemda yang dapat WTP dan 2013 cuma 11.

BPK memang masih memberi catatan untuk Pemprov Jateng untuk pengelolaan aset. Untuk menjawabnya, Ganjar membangun sistem Informasi Geografis (SIG) aset daerah. Pada tahun 2015, catatan aset Pemprov Jateng meningkat menjadi Rp 54,059 triliun dari sebelumnya Rp 46,650 triliun pada 2014.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor nonpajak, Ganjar membentuk Tim Revitalisasi BUMD. "Sekarang hasilnya sudah mulai kelihatan. Laba BUMD meningkat dari 2014 Rp 1,5 triliun menjadi Rp1,9 triliun pada 2015," kata Ganjar.

Seturut itu, deviden juga meningkat bahkan melebihi target. Pada 2014, deviden Rp 291,84 miliar. Sedangkan pada 2015 menjadi Rp 320,76 miliar. Pada tahun 2016 ini, menurunnya ekonomi global membuat Presiden Jokowi memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah hingga 10 persen. Ganjar merespons lebih progresif dengan memangkas anggaran hingga 25%.

Sayangnya, pengiritan anggaran eksekutif tidak diikuti oleh penghematan legislatif. Pertengahan tahun ini, DPRD Jateng justru membeli mobil dinas mewah. Ya, ketika Gubernur dan Wakil Gubernur mencukupkan mobilnya dengan hanya Toyota Innova, pimpinan dewan ngotot membeli lima Toyota Fortuner dan 15 Nissan X-Trail untuk pimpinan Komisi.