Eksekusi rumah dinas TNI, kamera wartawan dirampas

Merdeka.com - Seteru warga Jalan Taman Hayam Wuruk RT 02 RW 08, Kelurahan Sawonggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur dengan TNI AD sejak 2010 silam, mencapai puncaknya.

Pagi pagi, Kamis (12/7), pihak Kodam V Brawijaya benar-benar melaksanakan niatnya untuk mengeksekusi rumah dinas (rumdis) yang masih berada di lingkungan Kodam V Brawijaya. Eksekusi itu pun diwarnai penghadangan dan perampasan kamera wartawan.

Sejak semula, eksekusi yang dilakukan TNI AD ini memang selalu mendapat perlawanan warga seperti rencana-rencana eksekusi sebelumnya. Sebanyak lima kepala keluarga (KK) yang tinggal di rumdis Taman Hayam Wuruk itu melakukan penghadangan anggota TNI AD yang hendak melakukan eksekusi.

"Para warga melarang dan menghadang para prajurit TNI AD untuk memasuki kawasan Rumah Dinas dengan jalan memblokade pintu masuk (pasang portal) di rumdis, tepatnya di Jalan Taman Hayam Wuruk dan pintu samping tembus ke Rumdis Hayam Wuruk Dodik," terang Kepala Penerangan Kodam V Brawijaya, Letnan Kolonel Totok Sugiharto, Kamis (12/7).

Eksekusi rumdis ini, lanjut dia, berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010, tentang penolakan permohonan kasasi Penghuni Rumdis Gol. II TNI AD Kodam V/Brawijaya atas nama Budhijanto, SH dkk.

"Protap Kodam V/Brawijaya tentang pembinaan Rumah Negara Kodam V Brawijaya dan Surat Peringatan I. II dan III Pangdam V Brawijaya tentang pengosongan Rumah Dinas Gol II TNI AD, sehingga Kodam V Brawijaya menempuh langkah untuk menertibkan perumahan yang berada di lingkungan Kodam V Brawijaya."

Lima KK yang melakukan penghadangan tersebut di antaranya Murjilah, anak alm. Lettu Abd. Rochim, Atik (Janda Purn Asmad Hadi Subroto), Bu Mintarsih (anak alm. Kapt Djuhari), Subandrio (anak Mayor Purn. Charis Chusum), dan Sigit Tri Cahyono (anak alm. Mayor Martono).

Kelimanya diminta untuk dengan rela mengosongkan dan menyerahkan rumdis yang selama ini ditempati dalam kondisi layak.

Kodam V Brawijaya sendiri, sebelum meminta warga untuk mengosongkan dan menyerahkan rumdis, sudah melakukan upaya persuasif dan kekeluargaan dengan menindak lanjuti adanya surat peringatan sebanyak tiga kali dari Pangdam V/Brawijaya.

Upaya persuasif lain pun di lakukan pihak Kodam V/Brawijaya dengan mencarikan rumah sewa untuk lima KK tersebut dengan biaya dari Kodam selama satu tahun, rumah sewa tersebut layak dan nyaman untuk dihuni, karena berada di tengah kota dengan harga sewa antara Rp 7 hingga 10 juta.

Letkol Ahmad Mulyono Wakapendam V/Brawijaya mengatakan, atas instruksi Pangdam V/Brawijaya, penertiban itu berlangsung tertutup. "Ini adalah masalah internal. Perintah Panglima, memang tidak boleh ada peliputan saat berlangsungnya penertiban," tegas dia.

Tak urung, perampasan kamera dan penghapusan memori foto jurnalis sempat mewarnai proses eksekusi lima KK di Jalan Taman Hayam Wuruk. Jurnalis salah satu media cetak di Surabaya yang mendapat perlakuan itu adalah, Hanif Nashrullah.

Saat tiba di lokasi, tepatnya di perempatan Jalan Brawijaya, dia dihadang sejumlah prajurit Kodam V Brawijaya yang berpakaian dinas lapangan lengkap dengan senjata tongkat dan helm tempur.

Selain prajurit berpakaian seragam, tampak juga ada sejumlah anggota TNI AD berpakaian preman. Mereka menghalangi Hanif mendekat ke mulut gang.

"Saya juga dilarang memotret. Padahal jaraknya lumayan jauh, sekitar 100 meter dari lokasi saya waktu itu," kata dia menyayangkan.