Eks Menhut Prakosa dicecar soal status lahan PT BJA
Merdeka.com - Mantan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa hari ini menjalani pemeriksaan singkat sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar lahan hutan lindung di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepada para pewarta, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku dicecar seputar status lahan yang dimohonkan PT Bukit Jonggol Asri yang kini menjadi perkara.
"Pertanyaannya sama, yaitu tentang pengetahuan saya pada saat menjabat sebagai menteri kehutanan terkait dengan status hutan di Bogor tersebut yang menjadi objek perkara ini," kata Prakosa kepada awak media selepas pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11).
Mantan Ketua Badan Kehormatan DPR itu awalnya enggan mengungkap ketika didesak menjelaskan status lahan dimaksud. Dia akhirnya mau membeberkan saat terus dicecar awak media.
"Ini tidak ditanyakan dan juga tidak saya sampaikan dalam pemeriksaan. Tetapi, kalau yang seingat saya hutan produksi," ujar Prakosa.
Prakosa mengaku tidak ingat apakah dia pernah menerima permohonan rekomendasi tukar menukar lahan hutan. Pengajuan izin lahan seluas 30 ribu hektar oleh PT BJA di kawasan itu kepada Kementerian Kehutanan dilakukan pada 1993. Kemudian disetujui pada era Prakosa. Padahal, kawasan itu mestinya hutan lindung dan menjadi daerah penyangga bagi Bogor dan Jakarta.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras di Singapura Ternyata Lebih Murah dari Indonesia, Mendagri Ungkap Penyebabnya
Singapura menyandang status sebagai negara maju namun tidak bisa memproduksi bahan pangan sendiri.
Baca Selengkapnya3 Jurus Jitu Ganjar Turunkan Harga Bahan Pokok
Dia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Baja Ini Gunakan PLTS Atap untuk Kurangi Emisi Karbon, Jadi Salah Satu Terbesar di Jawa Barat
GRP menargetkan kapasitas PLTS Atap terpasang sebesar 33 MWp, yang direncanakan selesai pada tahun 2025.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Tinjau Kondisi Panen Padi di Kawasan Blora
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Bupati Blora Arief Rohman tinjau kondisi hamparan persawahan di daerah sentra produksi Kabupaten Blora.
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini
Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaKorlantas Pastikan Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2024
"Dari Jawa itu ada 11 dermaga di tiga pelabuhan, dari mulai Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet
Baca SelengkapnyaKejar Bauran EBT, PLTU di Jawa Tengah Campur Bahan Bakar Batu Bara dengan Biomassa
PLTU Adipala terus berinovasi menjadi PLTU, yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakarnya.
Baca SelengkapnyaBesaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya
Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca SelengkapnyaLedakan di Pabrik Semen Padang Indarung V, Begini Kondisi Korban
Ledakan terjadi di pabrik Semen Padang Indarung V, Sumbar, Selasa (20/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Empat pekerja mengalami luka bakar akibat peristiwa itu.
Baca Selengkapnya