Eks Menhut Prakosa berkelit soal izin alih fungsi lahan PT BJA
Merdeka.com - Mantan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa siang hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara kasus suap rekomendasi tukar menukar lahan hutan lindung di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tetapi, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berkelit ihwal persetujuan permohonan izin lahan PT Bukit Jonggol Asri diteken pada masa kepemimpinannya.
"Saya enggak tahu, nanti saja ya," kata Prakosa kepada awak media, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (11/11).
Pantauan merdeka.com, Prakosa tiba seorang diri di Gedung KPK pukul 14.04 WIB. Kehadirannya sudah dinanti awak media.
Pengajuan izin lahan seluas 30 ribu hektare oleh PT BJA di kawasan itu kepada Kementerian Kehutanan dilakukan pada 1993. Kemudian disetujui pada era Prakosa. Padahal, kawasan itu mestinya hutan lindung dan menjadi daerah penyangga bagi Bogor dan Jakarta.
Ketika dicecar soal itu, Prakosa kembali berkilah. Meski begitu, dia mengaku pernah dicecar penyidik soal status lahan itu pada proses penyidikan terdakwa Franciscus Xaverius Yohan Yap, Muhammad Zairin, dan Rahmat Yasin.
"Yang jelas pada saat itu pertanyaan yang diajukan ke saya pada kasus ini terkait dengan saya pada saat menjadi Menteri Kehutanan. Statusnya apakah itu ada izinnya pada saat itu, atau hutan produksi atau hutan lindung, seperti itu," lanjut Prakosa.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia
Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KLHK dan Pupuk Kaltim Kolaborasi Pulihkan Ekosistem Konservasi Taman Nasional Kutai, Ini Program Dijalankan
Masyarakat sekitar kawasan ekosistem mangrove yang menjadi lokasi kerja sama mesti dilibatkan dan menjadi bagian dalam kegiatan kerja sama ini.
Baca SelengkapnyaDijemput Paksa Jaksa, Terpidana Korupsi Buldoser di Bekasi Sempat Coba Bepergian ke Sejumlah Kota
Jaksa menjemput paksa Soni Petrus, terpidana korupsi pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekas. Dia langsung dijebloskan ke penjara.
Baca SelengkapnyaTanah Seluas 5,911 Meter Persegi Milik Eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Disita KPK
KPK masih akan mentracing aset lain milik tersangka untuk dijadikan batang bukti dan sebagai bahan eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaKesal Gajah Obrak Abrik Kebun Sawit, Masyarakat Tanjabbar Rusak Kantor BKSDA dan FZS Jambi
Semua anggota BKSDA dan FZS Jambi sudah dievakuasi ke kantor polisi terdekat.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Polisi di Pelosok, Tiga Hari Jalan Kaki Kawal Distribusi Logistik Pemilu dan Terancam Dimangsa Binatang Buas
Polisi itu harus mendaki gunung, melewati hutan belantara dan menerjang beberapa sungai deras untuk menuju perkampungan.
Baca SelengkapnyaLuas Wilayah Ibu Kota Baru 256.000 Hektare, Kepala Otorita IKN: 65 Persennya Hutan Hujan Tropis
Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi.
Baca Selengkapnya