Merdeka.com - Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Tujuan revisi ini untuk menekan biaya sekolah kedokteran.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih menanggapi hal tersebut. Menurutnya, sangat memungkinkan biaya sekolah kedokteran menjadi murah melalui revisi UU Pendidikan Kedokteran.

"Tergantung komitmen kita, sangat memungkinkan (biaya sekolah kedokteran menjadi murah)," kata Daeng kepada merdeka.com, Selasa (17/5).

Komitmen yang dimaksud ialah mencari skema pembiayaan pendidikan dokter agar tidak ditanggung mayoritas atau seluruhnya oleh masyarakat, baik orang tua maupun peserta didik. Menurut Daeng, biaya pendidikan dokter menjadi mahal bila hanya ditanggung mayoritas atau seluruhnya oleh masyarakat.

"Ini menyebabkan saudara-saudara kita yang pintar-pintar dan cerdas tapi tak punya uang akan hilang kesempatan masuk fakultas kedokteran," imbuhnya.

Daeng mengatakan, biaya pendidikan kedokteran saat ini bervariatif. Berdasarkan informasi dari orang tua mahasiswa, biaya sekolah kedokteran per semester berkisar mulai Rp15 juta sampai Rp40 juta, khusus untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Ini saya dengar dari orang tua mahasiswa, perlu dikonfirmasi ke fakultas kedokteran masing-masing," ujarnya.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, ini mengaku belum mengetahui detail penyebab biaya sekolah kedokteran mahal. Bila dilihat dari kondisi selama ini, pendidikan kedokteran memang membutuhkan banyak praktik dan alat-alat khusus.

"Pendidikan dokter banyak praktiknya dan banyak menggunakan bahan-bahan dan alat-alat praktik, laboratorium, kerja magang di pelayanan, dan lain-lain," tandasnya.

Alasan PDSI Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Priyanto mengungkap alasan mendorong revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

"Pokoknya mendorong agar biaya sekolah Fakultas Kedokteran (FK) bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Jajang kepada merdeka.com, Senin (16/5).

PDSI juga mendorong revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jajang mengatakan organisasinya tidak mendorong revisi seluruh materi UU tersebut. Melainkan hanya pada poin-poin tertentu.