Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks Kadiv Humas Polri: Hukuman mati tidak langgar hukum di dunia

Eks Kadiv Humas Polri: Hukuman mati tidak langgar hukum di dunia Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto mempertanyakan protes keras yang dilakukan pemerintah Australia dengan mengancam mencabut duta besar terkait eksekusi mati jaringan narkoba 'Bali Nine'. Menurut Sisno, hingga kini tak ada peraturan undang-undang negara di dunia yang melarang eksekusi mati terhadap terpidana mati.

"Kalau kita dalam rangka mengamankan kedaulatan negara dan berkaitan dengan hukuman mati artinya tidak melanggar hukum di dunia," kata Irjen (Purn) Sisno usai menghadiri diskusi 'Kewenangan yang melampaui batas?' di Kantor OC Kaligis, Jalan Majapahit Nomor 18 -20, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (15/2).

Menurut Sisno, sepengetahuannya dari sekitar 200 negara yang ada, hampir setengahnya membuat peraturan hukuman mati, tetapi tidak ada yang menentangnya. Sebab hingga kini tak ada aturan baku yang melarang sebuah negara melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati.

"Belum ada kewajiban dunia konsep itu dan di kita belum ada. Itu masih pro dan kontra di tingkat dunia," ujar dia.

Kendati begitu, purnawirawan bintang dua ini menilai apa yang dilakukan pemerintah Australia merupakan bentuk pembelaan terhadap setia warganya dan pemerintah Indonesia harus menghormati itu. Akan tetapi, eksekusi mati tersebut tetap harus dilaksanakan pemerintah tanpa ragu intervensi dari pihak asing.

"Apapun itu adalah suatu kepala negara dalam membela warga negara. Buat kita hormati tapi kewajiban kita hak kita harus melaksanakan tak usah ragu," tandasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Dasar Hukum Pemilu di Indonesia, Pahami Aturannya

Dasar Hukum Pemilu di Indonesia, Pahami Aturannya

Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu

Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu

Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Kasus Dugaan Pencemaran Nama Luhut Pandjaitan

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Kasus Dugaan Pencemaran Nama Luhut Pandjaitan

Majelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.

Baca Selengkapnya
Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara

Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Baca Selengkapnya
Ditinggal Orang Tua Panen Durian, Seorang Remaja Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk

Ditinggal Orang Tua Panen Durian, Seorang Remaja Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk

"Korban ditemukan tewas dengan banyak luka. Diduga akibat pembunuhan," ungkap Kasi Humas Polres OKU Iptu Ibnu Holdon

Baca Selengkapnya
Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik

Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka, Polisi Pengemudi Alphard Ancam Warga Dijemput Propam dan Ditahan di Sel Khusus

Jadi Tersangka, Polisi Pengemudi Alphard Ancam Warga Dijemput Propam dan Ditahan di Sel Khusus

Setelah ditetapkan tersangka, Bripka ED, polisi pengemudi Alphard yang ancam warga ditahan di sel khusus.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.

Baca Selengkapnya