Merdeka.com - Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar menilai dua calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 belum menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Artidjo mengatakan sejak debat pertama capres digelar pada 17 Februari di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pembahasan substansi pemberantasan korupsi masih minim.

"Saya belum menemukan di antara dua calon yang punya greget berantas korupsi," ujar Artidjo saat menghadiri seminar Urgensi Pembaruan Undang-undang Tipikor di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Selasa (19/3).

Sejatinya menurut mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung itu banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemberantasan korupsi, di antaranya penguatan integritas peradilan, kesadaran kolektif dalam mencapai keadilan sosial, kontrol sosial, pembinaan sikap anti korupsi, dan adanya tokoh panutan.

Namun, kata Artidjo, hal itu masih jarang ditemukan dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum. "Memang budaya hukum kita saat ini masih rendah," tukasnya.

Kendati masih minimnya kesadaran budaya hukum oleh masyarakat, Artidjo mengingatkan seluruh pihak untuk terus optimis dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Diharapkan dampak dari upaya tersebut, kata Artidjo, akan dirasakan oleh generasi penerus bangsa.

"KPK kan juga sebenarnya ada penyadaran ke mana-mana. Ini sebenarnya menanam benih, mungkin artinya tidak kita nikmati saat ini, mungkin anak cucu kita. Jadi kita tetap harus optimis," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua bidang advokasi dan hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Ade Irfan Pulungan mengatakan, salah satu upaya Jokowi-Ma'ruf dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, adalah dengan tidak intervensi.

Justru menurut Ade dalam hal ini KPK yang seharusnya door to door mengingatkan atau duduk bersama partai politik sambil bertukar gagasan agar jumlah praktik korupsi mampu ditekan.

"Kalau di atas kertas beda perspektif. Pak Jokowi di periode kedua kan belum kepilih. Ada 2 misi yang kami sampaikan. Tapi mohon maaf tidak banyak menanggapi, jadi lebih baik KPK harusnya mengundang partai politik supaya bisa sharing secara komprehensif," ujar Ade.