Merdeka.com - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun menuding penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK merupakan kegagalan Presiden Joko Widodo. Karena gagal merekrut menteri yang kredibel dan bebas dari korupsi.

"Itu makin menunjukkan kegagalan pemerintahan Jokowi untuk merekrut orang-orang yang kredibel yang bebas dari KKN, bebas dari masalah, dan memang punya keinginan untuk berbuat baik untuk bangsa dan negara," ujar Refly dalam konferensi pers KAMI, Kamis (26/11).

Refly mengatakan, bukan kali ini saja menteri kabinet Jokowi ditangkap KPK. Periode pertama misalnya Idrus Marham dan Imam Nahrawi juga tersangkut kasus korupsi.

"Ada ketidakjelasan, ketidakseriusan pemerintahan Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi," kata dia.

Pernyataan Jokowi yang mengapresiasi proses hukum penangkapan Edhy pun dikritik. Refly menilai seharusnya Jokowi memberikan pernyataan yang tegas.

"Mestinya presiden jokowi mengatakan saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi dan saya akan pastikan misalnya dalam era terakhir masa jabatan saya saya pastikan Indonesia naik derajatnya sebagai negara yang tidak korup," ucapnya.

Di sisi lain, Refly mengapresiasi KPK yang 'siuman' dari pelemahan di ujung masa pemerintah periode pertama Jokowi.

"Untungnya saat ini mudah-mudahan KPK siuman sedikit dengan penangkapan menteri Edhy Prabowo," katanya.

Jokowi Hormati Proses Hukum

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang ada di KPK.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati," ujar Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Dia meyakini bahwa lembaga antirasuah itu akan bekerja mengungkap kasus ini dengan profesional. Jokowi pun mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelasnya.