Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duterte izinkan Mary Jane dieksekusi, pemerintah tunggu proses hukum

Duterte izinkan Mary Jane dieksekusi, pemerintah tunggu proses hukum Mary Jane. ©AFP PHOTO/SURYO WIBOWO

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan dirinya tak merasa gembira atas 'lampu hijau' dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte terhadap proses eksekusi terpidana mati kasus narkoba Mary Jane. Prasetyo tetap menunggu proses hukum Mary Jane di Filipina.

"Tidak berarti 'lampu hijau' terus kami langsung (eksekusi), tidak. Kami tetap menunggu proses hukum di Manila untuk perkara yang mengharapkan Mary Jane sebagai saksi dalam perkara human trafficking/TPPO," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

Prasetyo mengaku telah berkali-kali mempertanyakan hasil dari proses hukum Mary Jane di Filipina. Akan tetapi, kata dia, jawabannya tak sesuai dengan harapan. Pemerintah Filipina bahkan meminta agar Mary Jane dihadirkan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Filipina.

"Ya sudah ditanyakan (soal proses hukum TPPO Mary Jane). Mereka justru mengharapkan agar Mary Jane diperiksa, diminta keterangan di depan persidangan pengadilan mereka. Tapi itu tidak mungkin kami berikan," lanjut dia.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT ini menuturkan, dirinya juga pernah mengusulkan kepada pemerintah Filipina agar keterangan Mary Jane atas kasus human trafficking itu bisa diperoleh menggunakan teleconference. Namun, pemerintah Filipina kembali menolak.

"Sempat kita tanya, tapi kan kita enggak boleh paksakan," katanya.

Dengan demikian, Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia tetap menghargai peraturan yang ditegakkan pemerintah Filipina.

"Kita menghargai proses hukum yang ada di sana," pungkas Prasetyo.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya