Dunia Dalam Demonstrasi Sepanjang 2019

Rabu, 1 Januari 2020 06:40 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta
Dunia Dalam Demonstrasi Sepanjang 2019 Demo mahasiswa tolak RUU KUHP. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Tahun 2019 sudah berakhir dan berganti menjadi 2020. Banyak peristiwa penting yang menjadi sorotan dunia, salah satunya aksi demo besar-besaran di berbagai negara. Demonstrasi dilakukan karena berbagai penolakan kebijakan pemerintah.

Berikut aksi demo besar-besaran dari berbagai belahan dunia, hingga jatuh korban tewas dan ribuan orang ditangkap:

1 dari 4 halaman

Demo RUU KUHP di Indonesia

kuhp di indonesia rev1

Demo penolakan RUU KUHP dan UU KPK berlangsung pada 24 sampai 26 September 2019. Demonstrasi berujung bentrok di Jakarta dan sejumlah daerah itu memakan korban luka dan jiwa. Total ada lima korban meninggal pasca demo berujung ricuh dengan polisi itu.

Mereka adalah Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19) dan Bagus Putra Mahendra (15) di Jakarta dan dua mahasiswa Universitas Haluoleo yakni Immawan Randi (21) serta Muhammad Yusuf Kardawi (19). Sementara jumlah korban luka tak diketahui persis berapa banyak jumlahnya. Salah satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir.

Hampir seluruh mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya mengikuti aksi demo penolakan RUU KUHP.

2 dari 4 halaman

Demonstrasi Hong Kong

kong rev1

Aksi demonstrasi di Hong Kong berawal sejak Februari 2019. Saat itu, Biro Keamanan Hong Kong mengusulkan amandemen UU ekstradisi ke China. Kemudian masyarakat Hong Kong tak setuju dengan UU amandemen tersebut. Alhasil masyarakat turun ke jalan untuk memprotes dan meminta pemimpin Hong Kong mencabut UU tersebut.

Pada April 2019, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mulai memperkenalkan amandemen UU ekstradisi. UU ini memungkinkan mengirim tahanan ke CHina untuk diadili sesuai hukum di negara tersebut. Masyarakat semakin mengamuk dan meminta UU tersebut dibatalkan.

Demonstrasi semakin pecah pada Mei 2019. Masyarakat melakukan aksi demo besar-besaran hingga saling bentrok dengan petugas kepolisian. Kemudian pada Juni 2019, saat situasi Hong Kong makin tak terkendali, Pemerintah Hong Kong akhirnya meminta maaf dan menunda pembahasan amandemen UU ekstradisi. Masyarakat tak terima dan kembali berdemo.

Permintaan masyarakat dikabulkan. Pada 18 Juni 2019, Carrie Lam membatalkan pembahasan amandemen UU ekstradisi. Namun Lam tetap tak akan mundur dari jabatannya. Masyarakat tetap tak terima dengan keputusan Lam, dan kembali melakukan aksi demo yang lebih brutal.

Sejumlah aktivis dan 6.000 orang lainnya ditangkap karena ikut dalam aksi demo tersebut. Namun tak lama mereka dibebaskan.

Lalu pada September 2019, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi mengumumkan pemerintah akan membatalkan amandemen UU ekstradisi.

3 dari 4 halaman

Demo di India

india rev1

Aksi unjuk rasa menentang UU Amandemen Kewarganegaran atau Citizenship Amandement Act (ACC) pecah di berbagai kota di India sejak Desember 2019. Aksi demo ini berujung ricuh dan menyebabkan vandalisme, pengrusakan, pembakaran, dan menyebabkan korban tewas berjatuhan.

UU Kewarganegaraan ini merupakan sebuah UU yang diamandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955. UU Amandemen Kewarganegaraan ini sudah disahkan pada 12 Desember 2019. Kini UU Amandemen Kewarganegaraan sudah disahkan. UU baru ini akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama; Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum 2015.

Sejak 27 Desember 2019, korban tewas unjuk rasa sebanyak 27 orang dan 1000 orang ditangkap di Uttar Pradesh. Korban tewas akibat terinjak-injak saat bentrok dengan pihak kepolisian di Uttar Pradesh.

4 dari 4 halaman

Demo Irak

Demo Irak berlangsung selama enam hari sejak Oktober 2019 dan merenggut lebih dari 100 jiwa dan ribuan orang luka. Peristiwa demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota Baghdad dan beberapa kota lain ini bisa dilacak hingga ke kabar seorang pejabat militer yang baru dipecat. Dia adalah Letnan Jenderal Abdulwahab al-Saadi, seorang pejabat militer senior di pasukan kontra-terorisme Irak.

Aksi demo itu dipicu karena buruknya tubuh pemerintahan, adanya korupsi dan tingginya angka pengangguran hingga buruknya pelayanan publik.

Pada 31 Oktober, Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi setuju untuk mengundurkan diri dengan syarat seorang penggantinya setuju untuk menggantikannya, Presiden Barham Salih mengatakan dalam pidato televisi kepada negara tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah telah mengupayakan segala kekuatan termasuk memberlakukan jam malam dan mematikan Internet.

Demonstran membantah pernyataan pemerintah bahwa personel hanya menembak ketika diserang. "Kami mendesak pemerintah Irak untuk memastikannya mematuhi kewajibannya untuk melindungi pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai," kata badan UN.

"Ini berarti mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi demonstran dari unsur-unsur bersenjata, serta mengeluarkan instruksi yang jelas kepada pasukan keamanan untuk mematuhi norma-norma dan standar internasional tentang penggunaan kekuatan, termasuk misalnya, larangan eksplisit penembakan tabung gas air mata secara langsung di demonstran," tambahnya. [dan]

Baca juga:
Aksi Warga Pasar Minggu Protes Penutupan Putar Balik di Poltangan
Ombudsman Desak Polri Umumkan Hasil Investigasi Kematian Mahasiswa Kendari Saat Demo
Puluhan Demonstran Terluka Saat Kericuhan Unjuk Rasa Anti Pemerintah di Libanon
Serikat Buruh Jerman Menyerukan Mogok Kerja di Amazon Sebelum Natal
Mahfud Sebut Era Jokowi Bebas Pelanggaran HAM, Apa Kabar Korban Demo RUU KUHP?

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini