Merdeka.com - Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait penanganan keamanan di propinsi paling timur Indonesia. Dia juga meminta agar praktik korupsi di Papua juga diberantas.

"Saya setuju yang dimaksud oleh Panglima TNI, tapi sebelumnya berantas dulu koruptor," kata Lambert Pekikir, Selasa (7/12).

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam kunjungannya ke Kodam XVII Cenderawasih di Jayapura, pekan lalu, menyampaikan pola pendekatan baru dalam meredam konflik di Papua, yaitu dengan penanganan secara teritorial dan komunikasi sosial. Pola ini diyakini bisa menghindari korban jiwa, baik dari aparat TNI-Polri, masyarakat, maupun pihak KKB, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan tetap membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, mereka dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lain tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB. "Koruptor makan (untung) banyak, yang di hutan tidak sadar kalau dia tidak dapat apa-apa. Dan mereka (KKB) hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapi dan sistematis, ketika KPK mau dobrak, salah-salah (tidak berani)," ujar Lambert.

Ia meminta KPK tidak takut memeriksa koruptor yang membiayai kelompok bersenjata. "KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu," cetusnya.

Lambert meminta Panglima TNI bersama Kapolri beriringan dalam pemberantasan korupsi di Papua. "Mereka (KKB) menembak, membuat situasi rusuh (tidak aman) agar aparat hukum tidak dapat memeriksa koruptor. Ada hubungan atau keuntungan di situ, antara pejabat Papua yang membiayai kelompok bersenjata dan KKB, seakan-akan saling melindungi," paparnya.

Lambert mengungkapkan, selama 20 tahun berjuang, sekalipun ia tak pernah menerima uang dari pejabat Papua. "Saya tinggal di tanah saya dekat perbatasan PNG, tanpa uang, tanpa apa-apa, saya tidak pernah beli senjata otomatis dari Bougenville. Tapi hari ini, kelompok lain membeli senjata, itu uang dari mana?” tanyanya.

Karena itu, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana pernah dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. "Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) harus dibuktikan, jangan berbicara saja," tegasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua.

DPR dan DPD Diminta Dukung Pemberantasan Korupsi di Papua

Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Ali Kabiay meminta agar anggota DPR dan DPD RI asal Papua juga turut mendorong pengungkapan kasus korupsi di Papua.

"Saya pikir, hal ini (penegakan hukum kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR RI dan DPD RI, juga di DPR Papua," kata Ali Kabiay, Selasa (7/12).

Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

"Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja, yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti," pintanya.