Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah pemerintah memerangi mafia tanah di Indonesia. Sebagai lembaga perlindungan, LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menegaskan persoalan tanah saat ini bukan hanya terjadi di daerah, melainkan juga muncul di perkotaan. Banyak tanah tidak termanfaatkan, bahkan pada area bisnis di Jakarta akibat sengketa kepemilikan.

"Banyak kerugian dari sengketa kepemilikan tanah di Jakarta. Misalnya, siapa yang membayarkan pajak tanah itu? Selain itu, tanah-tanah itu sebetulnya bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat serta menyerap tenaga kerja," ujar dia. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (22/10).

LPSK, kata dia, sering mendapatkan permohonan perlindungan kasus-kasus yang disebabkan sengketa lahan dan sepak terjang mafia tanah saat ini. Banyak yang dibuat terancam hingga mengalami kekerasan seperti penganiayaan dan penyiksaan.

Oleh sebab itu, LPSK siap memberikan perlindungan pada korban mafia tanah.

"Sebagai representasi negara untuk melindungi saksi dan korban, kami siap memberi perlindungan bagi warga korban mafia tanah itu," janji Hasto.

Pertanyakan Kinerja BPN

Dalam kesempatan yang sama, Hasto mengatakan pada dasarnya langkah Presiden Joko Widodo menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setingkat kementerian dan menggabungkannya dengan urusan tata ruang sudah tepat. Apalagi jika mengacu pada semangat memerangi mafia tanah.

Sayangnya, belum ada catatan prestasi BPN yang cukup signifikan sejak pelembagaan itu berjalan untuk mewujudkan kesungguhan pemberantasan mafia tanah.

Suroyo juga berpendapat konflik sengketa atau perebutan lahan yang kerap terjadi saat ini adalah bom waktu dari persoalan yang tidak diselesaikan secara serius di masa lalu.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius untuk menjawab kritik kencang yang belakangan muncul di ruang publik. Ia menilai, diperlukan upaya perbaikan yang progresif dan berfokus pada upaya pemberantasan mafia tanah.