Dukung Langkah Pemerintah Berantas Mafia Tanah, LPSK Janji Lindungi Korban
Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah pemerintah memerangi mafia tanah di Indonesia. Sebagai lembaga perlindungan, LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban.
Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menegaskan persoalan tanah saat ini bukan hanya terjadi di daerah, melainkan juga muncul di perkotaan. Banyak tanah tidak termanfaatkan, bahkan pada area bisnis di Jakarta akibat sengketa kepemilikan.
"Banyak kerugian dari sengketa kepemilikan tanah di Jakarta. Misalnya, siapa yang membayarkan pajak tanah itu? Selain itu, tanah-tanah itu sebetulnya bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat serta menyerap tenaga kerja," ujar dia. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (22/10).
LPSK, kata dia, sering mendapatkan permohonan perlindungan kasus-kasus yang disebabkan sengketa lahan dan sepak terjang mafia tanah saat ini. Banyak yang dibuat terancam hingga mengalami kekerasan seperti penganiayaan dan penyiksaan.
Oleh sebab itu, LPSK siap memberikan perlindungan pada korban mafia tanah.
"Sebagai representasi negara untuk melindungi saksi dan korban, kami siap memberi perlindungan bagi warga korban mafia tanah itu," janji Hasto.
Pertanyakan Kinerja BPN
Dalam kesempatan yang sama, Hasto mengatakan pada dasarnya langkah Presiden Joko Widodo menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setingkat kementerian dan menggabungkannya dengan urusan tata ruang sudah tepat. Apalagi jika mengacu pada semangat memerangi mafia tanah.
Sayangnya, belum ada catatan prestasi BPN yang cukup signifikan sejak pelembagaan itu berjalan untuk mewujudkan kesungguhan pemberantasan mafia tanah.
Suroyo juga berpendapat konflik sengketa atau perebutan lahan yang kerap terjadi saat ini adalah bom waktu dari persoalan yang tidak diselesaikan secara serius di masa lalu.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius untuk menjawab kritik kencang yang belakangan muncul di ruang publik. Ia menilai, diperlukan upaya perbaikan yang progresif dan berfokus pada upaya pemberantasan mafia tanah.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tegakkan Keadilan, Kementerian ATR/BPN Serahkan Kembali Sertipikat Tanah Keluarga Nirina Zubir
Sertipikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/02/2024).
Baca SelengkapnyaSertijab Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Minta AHY Gebuk Mafia Tanah
AHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Jenderal Kehormatan TNI, Segini Gaji Bakal Diterima
Kenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya