Dukung GNRM Jokowi, Menko PMK Minta Disdukcapil Utamakan Rekam E-KTP Disabilitas
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota untuk mengutamakan pencatatan administrasi bagi penyandang disabilitas. Hal itu guna mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Muhadjir mengatakan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas sangat membutuhkan kemudahan akses pada layanan publik. Perekaman NIK dan e-KTP dinilai sangat penting, alasannya merupakan syarat untuk membuka akses terhadap layanan publik.
"Melalui Disdukcapil yang menyelenggarakan perekaman e-KTP sebagai upaya untuk tertib administrasi sekaligus sebagai inovasi pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah GNRM di Hotel Dalton Makassar, Rabu (27/7).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengatakan GNRM merupakan gerakan aksi nyata yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
Muhadjir menyebut GNRM untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Makassar Meliana mengatakan, perekaman dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan bagi kelompok disabilitas.
“Barusan kita sudah mencetak KTP untuk 3 orang, kartu anak 11 orang dan akta kelahiran satu orang, semuanya difabel. Kita juga melakukan jemput bola. Semoga dengan ini, administrasi kependudukan semakin lengkap,” katanya.
Berdasarkan Data Kemendagri Tahun 2022 Semester 1 diketahui jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.344.166 jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 198.915.196 sudah dilakukan perekaman atau sebanyak 98.94% dari total wajib KTP sebanyak 201.045.226.
Administrasi kependudukan atau e-KTP dapat digunakan untuk mempermudah integrasi data, misalnya dalam hal pencarian data orang, Kerjasama penegakan hukum, data bantuan sosial, dan lainnya.
“Diharapkan dengan melakukan perekaman KTP, maka masyarakat dapat mengakses layanan dasar dengan jangkauan yang lebih luas seperti BOS, PKH, dan lainnya,” ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaLanjutkan Program Jokowi, Ganjar-Mahfud Bakal Menerapkan KTP Sakti
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaPulang Sosialisasi Pemilu, Kapolresta Pekanbaru Cegat Disabilitas
Hati Jeki luluh dan langsung memangggil anak buahnya untuk mengambilkan bingkisan dari mobilnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Momen Haru Penyandang Tuna Netra Meraba Wajah Ganjar: Saya Dengar Bapak Orangnya Baik
Momen haru itu terjadi saat Hajatan Rakyat bersama calon presiden Ganjar Pranowo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2).
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia
Budi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca Selengkapnya