Merdeka.com - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) perihal pemberian cuti selama enam bulan kepada wanita hamil. Aturan itu diberlakukan bagi semua kalangan, baik kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pekerja swasta.

Ketentuan pemberian cuti selama enam bulan bagi wanita hamil itu tercantum dalam Pergub Nomor 49/2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi Pergub tersebut.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mendukung penuh keputusan Gubernur Aceh Zaini terkait pemberian cuti hamil selama enam bulan bagi wanita hamil. Menurut dia, dengan Pergub tersebut perempuan sudah mendapatkan haknya secara penuh.

"Aturan itu sebenarnya sudah ada, walaupun terlambat tapi diturunkan juga kami mengapresiasi Pergub ini," kata Azriana saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Kamis (25/8) kemarin.

Azriana mengatakan ada baiknya aturan ini juga diberlakukan oleh pemerintah mengingat cuti selama enam bulan bukan hanya hak dari pada seorang perempuan saja. Melainkan, hak dari anak mendapatkan perawatan secara baik dari seorang ibu.

Kendati begitu, dia memahami jika aturan tersebut tidak bisa diterapkan di semua daerah. Mengingat sumber daya manusia di setiap daerah berbeda.

"Kita bisa memahami, ini sebenarnya hak perempuan, ibu dan anak. Kita juga harus memahami sebuah daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang sama," ujar dia.

Namun, jika cuti hamil selama enam bulan itu tidak bisa diterapkan, ada beberapa kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, kata Azriana, mengurangi jam kerja bagi karyawan perempuannya yang hamil atau menyusui.

Sehingga, waktu seorang ibu untuk merawat anaknya lebih banyak dan berkualitas. Bukan hanya itu, dinilai dia dengan aturan itu maka hak dari pada perempuan dan anak juga terpenuhi.

"Kalau enggak, buat kebijakan lain. Jam kerja dikurangin karena dengan itu dia bisa memberi perawatan yang berkualitas buat anaknya," pungkas Azriana.