Merdeka.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, Rabu (21/8). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan mark up belanja modal Pemkot Sibolga Tahun Anggaran 2012 untuk pengadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Syarfi diperiksa hari ini setelah sebelumnya sempat tidak memenuhi panggilan Kejati Sumut untuk hadir pada 29 Juli lalu. Saat itu, dia beralasan ada acara dengan pihak DPRD Kota Sibolga.

"Hari ini dia (Syarfi) periksa dengan kapasitas sebagai saksi. Dia datang sendiri pagi-pagi sekali, mulai diperiksa dari pukul 08.15 WIB-10.15 WIB," kata Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama kepada wartawan.

Chandra memaparkan, penyidik melontarkan sedikitnya 15 pertanyaan kepada Syarfi. Dia ditanyai tentang persetujuan pencairan anggaran pembangunan Rusunawa yang terletak di Jalan Merpati, Sibolga Selatan.

Pada proyek pembangunan ini diduga terjadi penggelembungan harga lahan warga. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 5,3 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan seorang pun tersangka. Namun, mereka telah memeriksa sejumlah pejabat lain dari Pemkot Sibolga, termasuk Muhammad Sugeng selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga dan Basar Sibarani selaku Asisten I Pemko Sibolga yang juga wakil ketua tim penilai harga tanah.

Kasus dugaan mark up belanja modal pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 meter persegi ini naik ke tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (P-8) nomor Print-22/N.2.1/Fd.1/05/2013 tanggal 14 Mei 2013. Diduga terjadi semacam penggelembungan harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah sehingga merugikan keuangan negara.