Dugaan manipulasi data Pilwalkot Makassar, empat saksi diperiksa Bawaslu

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar telah memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan manipulasi data perolehan suara di format C1 dalam Pilwakot Makassar. Empat saksi itu diperiksa hingga Minggu (1/7).

Ketua Bawaslu Makassar, Nursari mengatakan, saksi pertama diperiksa adalah Ketua KPU Makassar, Syarif Amir, satu orang dari PPK dan dua orang warga. Pemeriksaan dilakukan oleh komisioner KPU Makassar divisi teknis, Abdullah Mansyur sementara diperiksa dan akan menyusul staf KPU Makassar Kasubag teknis jadi totalnya enam saksi.

"Tadi malam perkembangan pemerikasaan dibahas tim Gakumdu Bawaslu Makassar dan diputuskan status kasus ini dilanjutkan ke tingkat penyelidikan," kata Nursari.

Nursari memperkirakan lima hari ke depan sudah bisa ditemukan hasil dari penyelidikan ke penyidikan kasus ini. Menurut dia, hingga hari ini sudah masuk tiga laporan pasca Pilwalkot Makassar masing-masing dua laporan mengenai dugaan manipulasi data perolehan suara di format C1 di dua kelurahan di Kecamatan Tamalate yakni Bontoduri dan Pabbaeng-baeng, yang di laporkan warga dan temuan Bawaslu Makassar sendiri. Lalu satu laporan mengenai kotak suara yang dibuka tidak sesuai waktu yang ditentukan.

Laporan mengenai kotak suara yang dibuka sebelum waktunya, dilaporkan oleh tim kuasa hukum paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang populer dengan tag line Appi-Cicu.

Kuasa hukum paslon Appi-Cicu, Muhammad Nur Salam usai masukkan laporan ke Bawaslu Makassar menjelaskan, kasus yang mereka laporkan adalah soal kotak suara yang dibuka sebelum waktunya.

"Telah keluar surat dari KPU Makassar bahwa untuk penghitungan, kotak suara itu dibuka 1 Juli, jam 2 tapi pelaksana tugas Camat Wajo dan PPK membuka kotak suara itu sebelum waktunya dengan alasan ada berkas yang tercecer di dalam kotak suara itu. Pembukaan kotak suara itu tidak dihadiri saksi kami dari paslon Appi-Cicu. Ada kecurigaan sehingga kami laporkan hal ini ke Bawaslu Makassar," jelas Muhammad Nur Salam.

(mdk/gil)