Merdeka.com - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengomentari kasus dugaan korupsi PT Asabri. Prabowo mengaku ikut mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan kasus tersebut.

Hal itu sampaikan Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. "Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," kata Dahnil dalam siaran pers yang diterima merdeka.com Selasa (14/1).

Prabowo, kata Dahnil, berharap kasus tersebut tidak mengganggu penerimaan pensiunan TNI-Polri. Jangan sampai, dikendalikan pihak tidak bertanggung jawab.

"Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," tegasnya.

Dannil menambahkan, Prabowo akan turun tangan langsung dalam kasus ini sebab aset yang dimiliki PT Asabri tak lepas dari uang iuran anggota TNI-Polri sebelum pensiun. Bahkan peserta asuransi tersebut juga tak sedikit yang berasal dari PNS TNI maupun PNS Kemenhan.

"Total Asset Rp35,188 triliun PT Asabri berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI-Polri dan PNS TNI-Polri termasuk PNS Kemhan, di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," jelas Dahnil mengutip penjelasan Prabowo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi di PT Asabri. KPK bakal mencari informasi terkait praktik rasuah itu dengan melibatkan BPK.

"Tentu saja akan menyikapi dengan memulai mencari data-data tentang itu, mungkin bisa melalui teman-teman di BPK atau BPKP atau dari sumber-sumber lain yang memilikinya," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Minggu (12/1).

Menurut Nawawi, setiap terjadi pelanggaran hukum terkait praktik korupsi patut diselidiki KPK. Terlebih dugaan korupsi di PT Asabri perlu ditindaklanjuti menyusul pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut mencapai puluhan triliun rupiah.

"Insya Allah (ditindaklanjuti), karena ini tercetus dari sosok seorang Menkopolhukam," ujar Nawawi.

Nawawi menegaskan, saat pihak lembaga antirasuah menemukan data dan informasi yang valid tentang adanya kerugian negara dalam kasus PT Asabri. Menurut Nawawi, pihaknya akan menelisik lebih dalam.

"Selalu terbuka segala kemungkinannya. Kalau memang ada temuannya pasti ditindaklanjuti ke penyelidikan. Namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan komisi pengumpul data," kata Nawawi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengakui jika telah mendengar kabar perihal isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Diketahui portofolio saham yang dibeli BUMN itu anjlok.

"Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1).

Dia pun berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Jika isu ini benar, dia menegaskan tidak akan memberikan toleransi. Pejabat terkait pun akan dimintakan penjelasan soal masalah Asabri.

"Kita tidak boleh toleran terhadap korupsi itu. Kita akan segera panggil Bu Sri dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya," tegas dia.

Menurut dia, kalau memang terjadi pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan di meja hijau. Mengingat jumlah kerugian Asabri tak kalah besar dengan kasus Jiwasraya.

"Tidak boleh berkorupsi untuk orang-orang kecil, untuk prajurit, tentara yang bekerja mati-matian meninggalkan tempat lama-lama. Sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," ujar Mahfud.