Merdeka.com - Dua terdakwa kasus suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito dan Jarot Budi Prabowo, bakal hadapi sidang vonis majelis hakim, Rabu (25/10). Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan dua tahun penjara.

Sugito dan Jarot Budi Prabowo dituntut dua tahun penjara lantaran dianggap terbukti menyuap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

"Terhadap terdakwa Sugito dua tahun denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan juga terhadap terdakwa Jarot 2 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," ucap jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan tuntutan dua terdakwa di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).

Dalam tuntutannya, jaksa melampirkan hal hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan, keduanya mengaku dan menyesali perbuatannya menyuap dua penyelenggara negara guna mendapat opini WTP.

"Sementara hal yang memberatkan, keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi," ujarnya.

Dari tuntuan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menerapkan Pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut merupakan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan jaksa terhadap Sugito dan Jarot.