Merdeka.com - Bukan hal yang aneh jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) suka 'menyentil' kinerja jejeran menteri Kabinet Kerja. Jika tidak puas, Jokowi tidak akan segan-segan 'menyemprot' para pembantunya tersebut.

Contohnya kemarin. Presiden Jokowi menyentil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya karena dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran 'jatah' Kementeriannya. Sebab, Jokowi tidak melihat hasil.

Kepada Menteri Siti, Jokowi menyentil program penanaman satu juta pohon. Ia kecewa karena tidak melihat hasilnya. Padahal anggaran yang diberikan berjumlah triliunan rupiah.

"Di Kementerian Kehutanan anggarannya berapa triliun setiap tahun. Sudah beberapa triliun. Jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi," tegas Jokowi saat mengunjungi Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/12).

"Ya kalau tidak bisa, 1.000-2.000 (pohon) jadi setiap tahun, sehingga kalau 20 tahun sudah jadi berapa puluh ribu. Tidak usah kita kayak dulu-dulu (program) menanam pohon satu miliar pohon. Menanam satu juta pohon, mana yang jadi? Satu juta pohon paling 3 ekor saja hidup. Satu miliar (pohon) mungkin hanya enam pohon saja yang tumbuh. Kita harus ngomong apa adanya. Karena kita harus blak-blakan, yang penting ke depan harus diperbaiki," semprot Jokowi.

Jokowi menambahkan jika dirinya pernah menanyakan langsung permasalahan penanaman dan pengelolaan hutan pada Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar. Jokowi menanyakan tentang anggaran tahun 2017 untuk penanaman pohon sudah menghasilkan apa.

"Saya jengkel betul. Saya tanya ke Menterinya. Mana barangnya? Anggaran tahun ini. (Dijawab) sudah ditanam sekian ribu hektar. Ya mana tanamannya. Saya orang lapangan. Akan saya cek dan kontrol semuanya," tegas Jokowi.

"Urusan ini saya akan kejar terus, harus jadi barang. Karena triliunan (anggarannya), sudah bertahun-tahun. Mulai saat ini uang itu harus jadi pohon hidup, harus jadi hutan dan kemakmuran rakyat," sentilnya.

Presiden Jokowi pernah menyinggung soal penggunaan uang negara saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi mencontohkan perbaikan penggunaan anggaran yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Saat itu Presiden Jokowi mengingatkan kementerian dan lembaga untuk mengelola APBN secara efisien, tidak hanya dialokasikan untuk keperluan rapat atau jalan-jalan. Anggaran negara harus difokuskan program inti yang ingin dicapai pemerintah.

Dia mencontohkan, anggaran pemulangan TKI sebesar Rp 3 miliar. Biaya pemulangan hanya Rp 500 juta. Sedangkan Rp 2,5 miliar untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain. Jokowi lalu berdiskusi soal ini dengan Menaker Hanif Dhakiri.

"Terus gimana hasilnya? Artinya ini hanya berapa persen. Rp 500 juta artinya hanya berapa persen? 20 persen enggak ada. Model seperti ini harus dihentikan. Tapi orang harus ngerti manajemen keuangannya yang namanya RKL, RKAL apa harus ngerti. Nanti saya akan buka satu per satu. Tak tunjukin yang gamblang ini tadi," ujarnya.

Lalu alokasi anggaran itu diubah dan diperbaiki. "Coba cek satu per satu, ini sudah diubah semuanya di Kemenaker. Tapi sudah saya selesaikan lama dengan Menaker," beber Jokowi.

Jokowi melanjutkan pejabat kementerian/lembaga harus mengerti manajemen keuangan. Menurut Kepala Negara, jika para menteri dan kepala daerah memahami manajemen keuangan seharusnya alokasi anggaran bisa lebih baik.