Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Draf RUU penghapusan kekerasan seksual diserahkan ke Jokowi

Draf RUU penghapusan kekerasan seksual diserahkan ke Jokowi Aksi menolak kekerasan seksual. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini. Ketua Komnas Perempuan, Azriana menyatakan, kedatangannya tersebut untuk melaporkan perkembangan penyusunan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

"Kami menyampaikan draf terakhir yang saat ini sedang melalui proses finalisasi," kata Azriana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6).

Azriana menyatakan, pihaknya berkeinginan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa segera diselesaikan dan diserahkan ke DPR pada awal Juli mendatang.

Azriana menjelaskan, dalam menyusun draf tersebut Komnas Perempuan meminta bantuan dari mitra kerjanya seperti forum pemberdayaan layanan dan lembaga-lembaga pendampingan korban.

"Untuk selanjutnya kami akan melakukan upaya mensosialisasikan draf ini ke daerah. Pemerintah juga akan mendukung untuk pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini semoga kita bisa keluar dari sebagian dari persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu minimnya regulasi yang melindungi," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yembise, dan Menteri Sekretaris, Negara Pratikno.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR
RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR

Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya