Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa pihaknya belum menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR. Sebab, di dalam draf tersebut masih banyak salah ketik atau typo.

"Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Kita (masih) baca," kata Eddy, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

Eddy menjelaskan, bahwa permasalahan salah ketik atau typo tergolong vital karena mempengaruhi makna dari pasal-pasal terkait. Dan draf tersebut juga masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah.

"Misalnya, ketentuan pasal 460. Misalnya kalimatnya sebagaimana dalam pasal merujuk ke atas, nomornya kan berubah. Nah kayak gitu," paparnya.

Saat ini juga, tim penyusun masih menyelaraskan pasal-pasal atau batang tubuh dengan bagian penjelasan.

"Belum lagi harus mensinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan," ucap Eddy.

Tak hanya itu, Eddy menegaskan, bahwa draf RKUHP hingga kini belum bisa diakses oleh publik. Sebab, draf tersebut harus terlebih dahulu diterima secara resmi oleh DPR dari pemerintah.

"Kita akan kasih ke DPR baru dibuka. DPR terima secara resmi, baru kita buka begitu memang prosedurnya," tegasnya.