Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Draf revisi UU KPK gunakan logo presiden, Seskab ngotot usulan DPR

Draf revisi UU KPK gunakan logo presiden, Seskab ngotot usulan DPR Revisi UU KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, pemerintah belum mengambil sikap resmi soal revisi Undang-Undang KPK. Pramono mengklaim jika usulan revisi UU KPK berasal dari inisiatif DPR. Padahal, draf RUU KPK menggunakan logo pemerintah atau presiden.

"Jadi kan begini ya secara resmi ini kan menjadi usul inisiatif DPR," kata Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (9/10).

Oleh karena itu, tegas Pramono, pemerintah belum bisa mengatakan setuju atau tidak setuju atas revisi UU KPK. Pemerintah secara resmi akan menentukan sikap setelah DPR membahasnya dan diperlukan kehadiran dari pemerintah.

"Pemerintah sebenarnya belum masuk ke pada bagaimana sikap pemerintah. Pemerintah akan menentukan sikapnya kalau kemudian secara resmi sudah memerlukan kehadiran pemerintah. Ini kan baru usulan bahwa itu masuk prolegnas kemudian akan diagendakan dan sebagainya," jelas Pramono.

"Baru di situ pemerintah menentukan sikapnya. Jadi kalau sekarang ini diinterpretasikan macem-macem ya sebenarnya belum waktunya. Pemerintah pasti akan menyampaikan standing positionnya pada saatnya," tandasnya.

Untuk diketahui, rencana revisi UU KPK dikecam banyak kalangan. Sebab, revisi UU KPK dianggap melemahkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK disebutkan atas inisiatif DPR. Tetapi anehnya, draf revisi UU KPK menggunakan logo pemerintah atau presiden.

Kini antara pemerintah dan DPR jadi saling tuding soal siapa yang sebenarnya yang mengusulkan draf revisi UU nomor 30 Tahun 2002 itu.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas

Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya