Merdeka.com - Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, menjadi tersangka kasus pelebaran Jl Nangka, Tapos. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin kadernya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Saya yakin Insya Allah Pak Nur tidak bersalah," kata Ketua DPW PKS Depok, Hafidz Nasir, Rabu (29/8).

Justru, kata dia, banyak hal yang seharusnya diapresiasi dari kerja Nur Mahmudi selama jadi wali kota Depok dua periode.

"Kami yakin Pak Nur Mahmudi selama dua periode patut diapresiasi dalam pembangunan. Saya yakin beliau bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan tudingan tersebut," ungkapnya.

Meski demikian, PKS menyerahkan penyidikan kasus ini sepenuhnya ke Kepolisian. Dia berharap Kepolisian melihat semua unsur terkait pembangunan jalan tersebut.

"Yang sebenarnya harus diselesaikan seperti ini ada semacam prosedur yang harus dilakukan. Administrasi soal izin, pengembangan, ada pejabat pembuat komitmen (PPK) dan mekanisme yang dilakukan dinas terkait yang harusnya ditelusuri," jelas Hafidz yang mengaku belum menemui Nur Mahmudi karena berada di Makassar.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, memastikan kasus ini akan ditangani Kepolisian Polres Depok. Dia yakin penyidik Polres Depok akan bekerja profesional.

"Penyidik handal hebat, kalau ada kendala bisa koordinasi ke kita," jelas dia.

Dalam kasus ini, mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto, juga ditetapkan tersangka. Hasil penyidikan, proyek tersebut menimbulkan kerugian Rp 10,7 miliar.