Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Tangsel Berharap Kursi BUMD Bebas dari Praktik Bagi-Bagi Kekuasaan

DPRD Tangsel Berharap Kursi BUMD Bebas dari Praktik Bagi-Bagi Kekuasaan Karnaval Pilkada Tangsel. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Proses seleksi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS), diharapkan tidak menjadi kolusi atau bagi-bagi kekuasaan oleh tim sukses pemenangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2021 terpilih.

"Orang yang terpilih nanti harus berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan berdasar atas balas jasa atau kedekatan dengan seseorang," kata wakil Ketua DPRD Tangsel, Li Claudia Chandra ditemui di DPRD Tangsel, Selasa (6/4).

Dia menegaskan, panitia seleksi juga harus bekerja secara profesional dan transparan dalam menjaring profesional di jajaran komisaris dan direksi BUMD Tangsel tersebut.

"Bahwa ada kekosongan dalam jajaran Direksi PT PITS, saya berpandangan bahwa panitia seleksi harus bekerja secara Profesional dan transparan. Dan orang-orang yang masuk ke dalam nominasi haruslah orang-orang yang memang menguasai permasalahan," terang dia.

Ketua DPC Gerindra Tangsel ini juga menegaskan bahwa, seleksi komisaris dan direksi PT PITS yang baru diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan daerah, yang sejak berdiri pertama kali hingga saat ini tidak pernah mendatangkan keuntungan.

"PT PITS sejak berdiri sampai hari ini belum memberikan deviden bagi Tangsel. Terlebih PT PITS sudah banyak menerima APBD yang merupakan uang rakyat, melalui mekanisme penyertaan modal," kata dia.

Li Claudia juga menyebutkan bahwa BUMD Tangsel, juga banyak meninggalkan persoalan, terutama terkait akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan belanja modal.

"Banyak persoalan dalam PT PITS, akuntabilitas yang juga masih di pertanyakan," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Tangsel, Abdul Rasyid menegaskan, partainya yang menjadi pengusung satu-satunya pasangan pemenang Pilkada Tangsel, tidak pernah membicarakan posisi di BUMD Tangsel yang belum memberikan untung itu.

"Engga ada kaitan dengan itu, harapan besar saya itu, kompetensi, inovasi arahnya ke sana. Kita enggak pernah ada pembicaraan itu.," kata Abdul Rasyid yang juga ketua DPRD Tangsel.

Meski begitu, dia beranggapan sah-sah saja, kalau ada anggapan publik yang menyudutkan Golkar dan tim sukses pasangan pemenang Pilkada berkepentingan dalam pemilihan komisaris dan direksi BUMD tersebut.

"Sah (persepsi). Tapi belum pernah ada pembicaraan terkait itu. Simpel saja, itu lowongan terbuka, ada tim panitia seleksi maka masyarakat dan media berhak mengawasi prosesnya," kata Abdul.

Sementara itu, dari data yang diperoleh ada 10 pendaftar yang lolos seleksi administrasi komisaris dan direksi PT PITS dari nama-nama yang muncul, beberapa di antaranya disinyalir merupakan kader partai Golkar dan tim pemenangan pasangan pemenang Pilkada Tangsel.

Selanjutnya, dari ke 10 nama itu, tim panitia seleksi meminta peserta yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes kompetensi/manajerial/psikologi yang diselenggarakan 7 dan 8 April di Pusat inovasi Psikologi Universitas Padjajaran, Bandung.

Berikut nama-nama peserta lolos seleksi administrasi jabatan komisaris: Chaerudin, Maryono, Yusi Imam Mahendra, Winny Septiana Sari, Susanto.

Sementara nama-nama yang lolos seleksi untuk posisi direktur keuangan adalah Agus Pramono, Agus Supadmo, Buchori Muslim, Dian Yunita Dewi dan Mohamad Iqbal Prayoga.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemilih Pemula Wajib Tahu, Ini Tahapan Mencoblos di TPS

Pemilih Pemula Wajib Tahu, Ini Tahapan Mencoblos di TPS

Pemungutan suara pileg, termasuk pemilu anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024 digelar serentak pada 14 Februari mulai pukul 07.00-13.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Balas Sentil Dudung: Beliau jadi Kasad Lebih Banyak Urus Anaknya yang Tak Lolos Akmil

PDIP Balas Sentil Dudung: Beliau jadi Kasad Lebih Banyak Urus Anaknya yang Tak Lolos Akmil

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Perolehan Kursi DPRD PSI di Semarang Naik, Berpotensi Dapat 5

Perolehan Kursi DPRD PSI di Semarang Naik, Berpotensi Dapat 5

Ketua DPD PSI Semarang, Melly Pangestu mengatakan, terjadi peningkatan perolehan kursi di DPRD.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya