Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD segera panggil Kadispora Sumsel soal masalah atlet disabilitas

DPRD segera panggil Kadispora Sumsel soal masalah atlet disabilitas Ilustrasi atlet disabilitas. ©2016 REUTERS/Thomas Peter

Merdeka.com - Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Fahlevi Maizano, memastikan permasalahan dihadapi atlet disabilitas menjadi perhatian serius. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumsel untuk meminta penjelasan.

"Besok jam 14.00 WIB kita jadwalkan panggil kadispora, kita minta kejelasan kenapa ada masalah anggaran," ungkap Fahlevi, Senin (29/8).

Menurut dia, Dispora merupakan instansi yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola dan membina organisasi atlet disabilitas, termasuk menyediakan anggaran setiap ajang yang diikuti. Jika terjadi persoalan, Dispora harus bertanggungjawab.

"Harus dicarikan jalan keluar. Mau tidak mau, suka tidak suka, NPC tanggung jawab daerah," ujarnya.

DPRD Sumsel, kata dia, juga berencana berkunjung ke Wisma Atlet Jakabaring Sport City, tempat atlet disabilitas menginap. Selanjutnya, pihaknya mengajak pengurus NPC duduk bersama dengan Kadispora Sumsel.

"Nanti NPC pusat juga kita panggil biar bisa kasih masukan," tuturnya.

Dia menambahkan, jika anggaran NPC masih terbentur aturan setelah memisahkan diri dari KONI, semestinya dibuatkan regulasi baru yang menguatkan posisi organisasi itu. Jangan sampai NPC berdiri sendiri tanpa jaminan ketersediaan dana dari pemerintah.

"Saya merinding dengar kabar ini, tidak tahu ngomong apa, ini tanggung jawab pemerintah. Bikin aturan jelas, NPC juga organisasi resmi," kata dia.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Mantan Ketua Komnas HAM Apresiasi Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas sebagai Polisi

Mantan Ketua Komnas HAM Apresiasi Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas sebagai Polisi

Kebijakan Kapolri memberi kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui persepektif HAM.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Pulang Sosialisasi Pemilu, Kapolresta Pekanbaru Cegat Disabilitas

Pulang Sosialisasi Pemilu, Kapolresta Pekanbaru Cegat Disabilitas

Hati Jeki luluh dan langsung memangggil anak buahnya untuk mengambilkan bingkisan dari mobilnya.

Baca Selengkapnya
Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR

Baca Selengkapnya
Polri Buka Suara Tiga Penyandang Disabilitas Ikuti Seleksi Sekolah Inspektur Polisi

Polri Buka Suara Tiga Penyandang Disabilitas Ikuti Seleksi Sekolah Inspektur Polisi

Polri membuka kesempatan penerimaan anggota untuk penyandang disabilitas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya