DPRD panggil pengembang soal Pemkot Bekasi ikut jualan apartemen
Merdeka.com - Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi memanggil pengembang apartemen di wilayah setempat yang menjual dagangannya kepada aparatur Pemkot Bekasi dengan iming-iming uang muka nol persen.
"Siang ini kami panggil untuk mengetahui maksudnya," ujar Anggota Komisi 1 DPRD, Kota Bekasi, Kurniawan, Senin (18/9).
Sebelumnya, PT. Trio Propertindo Jaya, pengembang Apartemen Gangnam District membuat nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Bekasi pada Senin (4/9) lalu.
Dalam nota kesepahaman yang sudah diteken tersebut, pengembang memberikan keringanan uang muka nol persen kepada pegawai pemerintah yang ingin membeli apartemen.
Tahap awal, pengembang membangun 14 ribu unit apartemen. Jumlah itu sama dengan jumlah pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Direktur Utama PT. Trio Propertindo Jaya Irwanto Oentung menyebut tak hanya menyediakan apartemen untuk PNS, melainkan juga apartemen bagi keluarga PNS tersebut.
Kurniawan mengatakan, pemanggilan tersebut lantaran lembaganya tidak dilibatkan dalam kerja sama pemberian uang muka pembelian apartemen nol persen kepada pegawai pemerintah.
"Kami akan dalami, subtansi MoU itu apa, skema dengan pegawai seperti apa. Ini kok mendadak Pemkot Bekasi jadi marketingnya pengembang," katanya.
Menurut dia, masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang tinggal di rumah tidak layak. Seharusnya, kata dia, masyarakat tersebut yang dipermudah mendapatkan hunian layak.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Kepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca SelengkapnyaFOTO: Guyuran Insentif Pajak Pemerintah Diprediksi Dongkrak Pasar Apartemen di 2024
Guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% diproyeksi akan membangkitkan pasar apartemen 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaTidak Terima Proyeknya Dipalak, Dedi Mulyadi Sambangi Rumah Preman, Ending-nya Istrinya Diberi Uang Buat Modal
Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya