DPRD Kota Padang Studi Banding ke Pemkot Bengkulu Terkait Pengelolaan Keuangan

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Plt Inspektur Kota Bengkulu Sahudin menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dan Studi Banding dari Panitia Khusus II DPRD Kota Padang. Kungker ini dalam rangka studi komparasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pengelolaan keuangan, di Aula Barendo APIP, Kantor Inspektorat.

"Terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pihak Inspektorat Kota Bengkulu, dari kunjungan kerja ini kami ingin mencari pembanding dan masukan dari daerah lain termasuk di Kota Bengkulu. Hal ini sebagai penguatan Raperda terkait pengelolaan keuangan daerah yang akan dibuat di Kota Padang nantinya," ujar Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti saat audiensi dengan pihak Inspektorat Kota Bengkulu, Jumat (18/9/2020).

Menanggapi Kunker DPRD Kota Padang, Plt Inspektur Kota Bengkulu Sahudin menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan pentingnya fungsi pengawasan dan diperkuat dengan adanya Perda.

"Ya, untuk melakukan penguatan fungsi APIP. Kita memberi masukan kepada tim Pansus II DPRD Kota Padang terkait fungsi APIP apabila diperkuat dengan adanya perda dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Karena fungsi APIP sendiri melakukan pengawasan dengan konsep dengan melakukan pemeriksaan melalui skema konsultasi terlebih dahulu, setelah itu melakukan pendampingan. Hal ini bertujuan agar pada semester selanjutnya tidak ada permasalahan yang mencapai ranah hukum," ujar Sahudin.

Dengan demikian, semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkonsultasi akan semakin meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam pengelolaan keuangan.

"Karena semakin banyaknya yang berkonsultasi akan meminimalisir permasalahan yang ada. Dengan landasan Peraturan Wali kota (Perwali) dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kita akan memfasilitasi konsultasi tersebut. Untuk itu, terkait fungsi pengawasan ini saya juga menginginkan adanya pasal yang mengaturnya agar ada penguatan pengelolaan keuangan daerah dengan adanya APIP di dalamnya. Hal ini bertujuan fungsi pengawasan betul-betul perhitungkan di dalam Raperda itu," tutur Sahudin.

Setelah melakukan audiensi bersama pihak Inspektorat, Elly mengakui ada beberapa masukan yang dapat diakomodir tim Pansus II DPRD Kota Padang.

"Setelah audiensi tadi, ada beberapa masukan yang kita dapat salah satunya terkait penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar pengelolaan keuangan daerah semakin terperinci dan semakin kuat landasannya," pungkas Elly Thrisyanti.

Kontributor: Sofrian

(mdk/hhw)

ATAU

Geser ke atas Berita Selanjutnya