Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD Kabupaten Kediri desak dana Rp 1 M untuk Gunung Kelud dicabut

DPRD Kabupaten Kediri desak dana Rp 1 M untuk Gunung Kelud dicabut Korban letusan Gunung Kelud. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur Gunung Kelud pada tahun 2015 ini. Karena masih sengketa, pihak DPRD meminta penggunaan anggaran dialihkan.

Sebab status kepemilikan Gunung Kelud yang masih sengketa ini membuat bingung yakni setelah pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur, pada Desember 2014 lalu. Dengan pencabutan SK tersebut status kepemilikan Gunung kelud kembali tidak jelas.

DPRD Kabupaten Kediri sebelumnya mengeluarkan surat rekomendasi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Gunung Kelud dihentikan.

"Karena masih sengketa lebih baik anggaran dialihkan untuk pembangunan infrastruktur objek wisata di sebelah barat seperti, Sumber Podang atau Kediri Water Park," kata Eko Mariati anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (22/1).

Ditambahkan Eko Mariati, Komisi B sudah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Kediri, di antaranya Gunung Kelud dan objek wisata alam dan merekomendasikan agar Pemkab Kediri lebih fokus sektor wisata yang riil.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gunungkidul Siaga Darurat Kekeringan, Ini Fakta di Baliknya

Gunungkidul Siaga Darurat Kekeringan, Ini Fakta di Baliknya

Hanya empat dari 18 kecamatan di seluruh Gunungkidul yang terdampak kekeringan

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun

Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya