DPRD Kabupaten Kediri desak dana Rp 1 M untuk Gunung Kelud dicabut
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur Gunung Kelud pada tahun 2015 ini. Karena masih sengketa, pihak DPRD meminta penggunaan anggaran dialihkan.
Sebab status kepemilikan Gunung Kelud yang masih sengketa ini membuat bingung yakni setelah pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur, pada Desember 2014 lalu. Dengan pencabutan SK tersebut status kepemilikan Gunung kelud kembali tidak jelas.
DPRD Kabupaten Kediri sebelumnya mengeluarkan surat rekomendasi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Gunung Kelud dihentikan.
"Karena masih sengketa lebih baik anggaran dialihkan untuk pembangunan infrastruktur objek wisata di sebelah barat seperti, Sumber Podang atau Kediri Water Park," kata Eko Mariati anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (22/1).
Ditambahkan Eko Mariati, Komisi B sudah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Kediri, di antaranya Gunung Kelud dan objek wisata alam dan merekomendasikan agar Pemkab Kediri lebih fokus sektor wisata yang riil.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gunungkidul Siaga Darurat Kekeringan, Ini Fakta di Baliknya
Hanya empat dari 18 kecamatan di seluruh Gunungkidul yang terdampak kekeringan
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaKejagung Gandeng Ahli Lingkungan, Kerugian Kasus Korupsi Timah Ditaksir Rp271 Triliun
Kerugian juga dapat dihitung dari total biaya kerusakan di kawasan hutan dan non-hutan.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya