DPRD Jateng minta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal segara damai

Minggu, 5 April 2015 03:03 Reporter : Parwito
DPRD Jateng minta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal segara damai Ganjar semprot Wawali Kota Tegal saat Musrenbangwil. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPRD Jateng turut berpendapat terkait hubungan yang tidak harmonis antara Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dengan Wakil Wali Kota M Nursholeh.

Keduanya merupakan kader Partai Golkar yang berseteru diduga terkait masalah utang piutang sebesar Rp 2 miliar. Utang piutang tersebut disinyalir terjadi sejak pilkada lalu hingga saat ini belum usai.

Walikota Tegal Siti Mashita berutang pada Wakilnya M Nursholeh di awal pencalonannya saat pilkada. Hingga saat ini utang tersebut belum dikembalikan oleh Wali Kota.

Persoalan utang ini menyebabkan 'perang dingin' di antara keduanya. Perseteruan antara dua pimpinan Kota Bahari itu dinilai menghambat jalannya proses pembangunan dan mengganggu pelayanan masyarakat di Kota Tegal.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, apapun masalah yang terjadi antara Siti Masitha dan Nursholeh seharusnya bisa dikelola dengan bijak.

"Kalau ada ketidakcocokan, mestinya bisa dipilah dan dibedakan mana yang personal mana yang memang dalam rangka pelayanan masyarakat," kata politikus PKS tersebut di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/4).

Sebagai kepala daerah, seharusnya sedari awal wali kota dan wakil memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Jika kemudian dalam perjalanannya terjadi friksi, menurut Ahmadi, seharusnya dapat diselesaikan secara dewasa tanpa mengganggu pelayanan masyarakat

"Kalau masalah itu sampai dibawa ke tugas-tugas kedinasan ya akan mengganggu pelayanan masyarakat," katanya.

Terkait sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang marah pada Siti Masitha sewaktu Musrenbangwil di Tegal beberapa waktu lalu, Ahmadi menilai tidak ada masalah.

Menurut Ahmadi, Gubernur Ganjar Pranowo memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap bupati/wali kota di wilayahnya. "Gubernur kan berkewajiban memastikan pemerintahan kabupaten/kota berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Meski demikian, Ahmadi berharap, konflik tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi Jateng mencoret Pemkot Tegal dari daftar penerima bantuan keuangan APBD 2016.

"Bankeu Tegal harus tetap diperhatikan, Sebab dana itu untuk membantu wilayah dan masyarakat Tegal, bukan untuk wali kota dan wakilnya," kata Sekretaris DPW PKS Jateng itu.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mendukung Gubernur Jateng untuk memberikan peringatan pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal.

"Saya kira Pak Gubernur benar juga, apapun itu sebagai suatu pembinaan, untuk mengingatkan, dan memberi masukan," katanya.

Ferry yang juga kader Golkar itu berharap, Siti Masitha dan Nursholeh dapat segera menyelesaikan persoalan di antara keduanya. Sebagai pimpinan daerah, Wali Kota dan Wakil harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan agenda pembangunan.

"Dikomunikasikan yang baik, semangatnya kan sama untuk masyarakat. Kita akan mendorong supaya terjalin komunikasi dengan baik. Dinamika yang terjadi ini semua berawal dari komunikasi," tuturnya. [siw]

Topik berita Terkait:
  1. Tegal
  2. Ganjar Pranowo
  3. Semarang
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini