DPRD harus stop anggaran rumah Rp 250 juta buat Ratu Atut
Merdeka.com - Anggaran Rp 250 juta yang digelontorkan buat sewa rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai tidak pantas. Selanjutnya, DPRD Banten diminta tidak memasukkan anggaran tersebut ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"DPRD Provinsi Banten harus mencoret alokasi anggaran sewa rumah jika gubernur tetap mengalokasikannya di rancangan APBD yang akan datang," ujar Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie kepada merdeka.com, Kamis (4/4).
Abdul juga meminta agar Atut segera menempati rumah dinas yang dibangun dengan biaya sekitar Rp 16,14 miliar dari APBD 2010 itu. Kini, kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan.
"Kita meminta agar Ratu Atut segera menempati rumah dinas tersebut," katanya.
Pantauan merdeka.com, rumah dinas tersebut terlihat kumuh dan tidak terawat. Atap bangunan yang bocor menyebabkan sejumlah plafon jebol dan berlumut. Taman yang terletak di rumah dinas tersebut juga telah ditumbuhi ilalang dan banyak tanaman yang layu.
Tidak hanya itu, sejumlah kamera CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan rumah dinas terlihat kotor dan berdebu. Ditambah, lantai luar banyak genangan air hujan.
Seperti diketahui, Atut mendapat fasilitas rumah dinas yang berada di belakang pendopo kantor gubernur Banten di Jalan Brigjen KH Syamun Nomor 5, Kota Serang. Namun, rumah itu sama sekali belum pernah dihuni.
Justru, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara nomor 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaSaat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk
MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya