DPR Tegaskan Belum Ada Draf RUU Kesehatan Omnibus Law

Senin, 28 November 2022 15:43 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR Tegaskan Belum Ada Draf RUU Kesehatan Omnibus Law Komisi IX Terima Organisasi Profesi Kesehatan. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris membantah draf rancangan undang-undang Omnibus Law Bidang Kesehatan berasal dari DPR. DPR belum menyusun draf RUU Omnibus Law kesehatan.

Hal tersebut disampaikan ketika menerima audiensi lima organisasi kesehatan IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI yang memprotes RUU Omnibus Law Kesehatan. Hadir dalam pertemuan dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu Wakil Ketua Baleg M Nurdin dan Kapoksi Baleg Sturman Panjaitan.

"Kami tidak tahu draf RUU yang beredar di media sosial itu ulah siapa. Kami tidak pernah melihat dan yang jelas kami tidak mengakui draf yang beredar tersebut," ujar Charles di ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Kepada para perwakilan organisasi kesehatan, Charles menegaskan PDIP siap mendengar aspirasi terkait penyusunan undang-undang yang terkait para tenaga kesehatan.

"Pada prinsipnya kita selalu terbuka terhadap masukan dari semua stakeholder," ujar Charles.

2 dari 2 halaman

Baleg DPR RI masih dalam tahapan penyusunan Naskah Akademik. DPR sebagai pengusul RUU Omnibus Law Kesehatan ini akan menyusun draf dari Naskah Akademik tersebut.

"Jadi prosesnya masih RDPU untuk menyusun Naskah Akademik. Dan belum ada draf RUU. Proses menuju draf masih lama," jelas Nurdin.

Prosesnya saat ini Baleg DPR telah mengundang 28 pemangku kebijakan untuk didengarkan aspirasinya terkait Naskah Akademik Omnibus Law Bidang Kesehatan.

"Kita dengar masukan dalam RDPU selalu terbuka, karena kalau tertutup nanti salah sangka. Bahkan kami mendengar masukan secara online dari tenaga kesehatan di berbagai daerah, bahkan dari Papua," ujar Nurdin.

Namun, Nurdin mengapresiasi para perwakilan dari lima organisasi kesehatan yang akhirnya mau menyampaikan aspirasinya lewat audiensi. Nurdin bahkan meminta para perwakilan tersebut untuk memberikan peringatan kepada DPR seandainya ada hal yang melenceng dari pembahasan.

"Berikan warningnya sekalian, karena kami masih nyusun naskah akademik," tegas Nurdin. [tin]

Baca juga:
Wacana RUU Kesehatan Omnibus Law Ditolak, Ini Tanggapan Menkes
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Organisasi Profesi Kirim Surat ke Jokowi
IDI Tak Setuju RUU Kesehatan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2023
Aksi Sejuta Buruh Tuntut DPR Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja
Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Ribuan Buruh Konvoi ke Gedung DPR
Jokowi Teken UU PPP Atur Penyusunan Omnibus Law

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini