Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berencana menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan pada 24 September 2019. Hal itu, kata dia dilakukan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin RUU tersebut rampung pada September ini.

"Enggak, itu jadwal yang kita buat. Presiden mau September ini," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Amali mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan sudah menyerahkan sepakat dan telah laporan ke Komisi II. Namun, laporan itu masih terus dipelajari.

"Sudah, Panja sudah menyerahkan ke komisi dan itu sudah selesai di Panja yang lalu itu (tanggal 9 September), sekarang Komisi. Kemudian ada yang masih mau minta waktu lagi mempelajari," ungkapnya.

Kendari demikian, Politikus Partai Golkar ini mengaku tidak ingin memaksakan RUU Pertanahan disahkan pada pekan depan. Menurutnya, jika para fraksi tidak setuju maka tidak perlu disahkan pekan depan.

"Rencananya begitu, tapi kalau masih belum ada kesepahaman ya sudah kita enggak usah," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat segera diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintahan ini berakhir. RUU ini menjadi penting untuk membenahi segala bidang persoalan tanah yang ada.

Wapres JK mengatakan, RUU ini nantinya akan menggantikan posisi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1990 tahun lalu. Sebab, UU yang lama sudah tidak relevan di tengah perkembangan zaman saat ini. "Kita berusaha (disahkan dalam periode ini) Karena ini, jangan lupa, Undang-Undang inisiatif DPR. Itu sejak tiga tahun lalu," kata Wapres JK.